Jaga DAS Tetap Hijau untuk Cegah Banjir

BERKURANGNYA lahan kritis tidak serta-merta mampu menekan bencana banjir dan tanah longsor.

Penyebabnya, untuk mencegah bencana tersebut, tata kota yang baik dan tutupan lahan yang memadai di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) juga diperlukan.

Hal itu diungkapkan Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hilman Nugroho.

"Kalau bicara bencana harus dari hulu ke hilir, tidak bisa kita membicarakannya hanya di kawasan hutan di hulu," ujarnya dalam acara penanaman pohon di kawasan Ecopark, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ia menjelaskan, pada 2013 luasan lahan kritis ialah 24 juta hektare, berkurang 3 juta hektare dari 2011.

Namun, pada 2016 dari total 2.342 bencana yang terjadi, 92%-nya berupa banjir dan tanah longsor.

Kejadian bencana, lanjut Hilman, tidak hanya terkait dengan lahan kritis, tetapi juga fungsi wilayah dan faktor alam.

"Seharusnya, tutupan lahan di sekitar DAS minimal 30%. Akan tetapi, hal itu sulit di kota-kota besar."

DKI Jakarta, misalnya, menurut Hilman, hanya memiliki 11% tutupan lahan.

Kondisi tersebut semestinya dapat disiasati dengan pembuatan lubang biopori atau dam penahan.

"Selain itu, yang paling penting ialah tata ruang harus tepat," imbuh Hilman.

Karena itu, sambung dia, pemerintah daerah (pemda) harus dapat menentukan rencana tata ruang dan wilayah dengan memperhatikan kawasan DAS di wilayah mereka.

Menurutnya, perlu penetapan fungsi lindung dan budi daya agar DAS tetap terjaga.

"Yang penting pemda melaksanakan rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang sudah ditandatangani 254 kepala daerah."

RPDAST perlu diterapkan karena beberapa DAS di Indonesia berlintas daerah.

"Dalam RPDAST sudah ada tugas dan fungsi tiap-tiap kepala daerah hingga Kementerian LHK dan Kementerian PU-Pera."