Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIALISASI dan peningkatan pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos), setidaknya ada sekitar 7 ribu kampung atau kecamatan Indonesia yang rawan bencana.
Namun, berdasarkan data yang dimiliki Kemensos, baru sebanyak 456 kampung yang warganya telah secara total menjalani sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana.
"Pelatihan kami lakukan dalam program Kampung Siaga Bencana. Ini sudah kami sosialisasikan. Total 456 kampung siaga bencana se-Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (23/3).
Dikatakan Harry, jumlah tersebut memang masih sangat rendah dan membutuhkan percepatan serius. Terutama dalam skala kabupaten yang hingga saat ini baru satu kabupaten dari total 71 kabupaten rawan bencana dalam tahap kritis yang telah dinyatakan siap dan cukup pemahaman warga dan pemerintahnya dalam mitigasi bencana.
"Sejauh ini target kita bisa menambah pelatihan pada paling tidak 100 kampung atau kecamatan setiap tahun. Jadi target keseluruhan ditargetkan paling tidak 1000 kampung sudah mendapatkan pelatihan dan menjadi kampung siaga bencana," ujar Harry.
Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Catur Sudiro mengatakan, hingga saat ini masyarakat Indonesia masih kurang sosialisasi pemahaman aturan penanggulangan bencana seperti yang diatur dalan undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut membuat peran masyrakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menanggulangi bencana menjadi sulit dilakukan.
"Kalau mereka tidak dikenalkan ataturan-aturannya bagaimana bisa menilai apalagi melakukan pengawasan," ujar Catur,
Disaster management Indonesia masih sering lemah karena belum terlembagakan secara kuat. Terutama yang melibatkan masyarakat. Lembaga negara yang bertugas dalam mitigasi bencana dianggap belum cukup memberikan peran yang maksimal, terutama dalam hal pengurangan resiko bencana. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved