Birokrasi Hambat Penanganan Bencana

KURaNG sigapnya pemerintah da­erah (pemda) dan lemahnya koordinasi antarlembaga terkait dengan penanggulangan bencana menjadi sa­lah satu penyebab utama lambannya penanganan bencana di Indonesia. Pemda dinilai belum benar-benar memahami aturan mengenai kondisi darurat bencana.

“Pemda masih sering tidak cepat tanggap dalam mengeluarkan SK (surat keputusan) tanggap darurat. Itu salah satu penyebab terhambatnya distribusi logistik,” ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, dalam sosialisasi jurnalis tanggap bencana, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (22/3). Harry mengatakan, selama ini pe­nanganan bencana daerah kerap berjalan lambat dan tidak maksimal karena keterbatasan berbagai jenis bantuan. Padahal, bila pemda memahami dengan baik aturan penetapan status bencana daerah, bantuan pemerintah pusat akan dengan cepat dapat dikirim.

“Kadang unsur-unsur birokrasi ter­sebut tidak dilakukan dengan cepat. SDM yang mampu bekerja di tengah bencana juga sangat minim,” ujar Harry. Selain itu, bantuan yang diberikan pemda dan dinas-dinas terkait masih banyak yang belum layak. Salah satu yang paling sering terlihat demikian ialah kondisi barak pengungsian. “Kemensos pernah survei, rata-ra­ta di satu barak pengungsian yang terisi ratusan orang ada 20 kejadi­an pele­ceh­an seksual yang dialami anak-anak oleh orang dewasa,” ujar Harry.

Harry menjelaskan, barak pengungsian idealnya diisi maksimal 50 orang per 100 meter persegi. Namun, selama ini dalam satu barak pengungsian, dapat terisi hingga 200 pengungsi per 100 meter persegi. “Jadi, pemahaman pemda untuk memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan bencana masih kurang,” kata Harry.Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 323 kabupaten/kota yang berpo­tensi tinggi atau rawan bencana alam.
Tercatat, sepanjang 2015 setidaknya ada 162 kejadian bencana di Indonesia. Jumlah korban meninggal mencapai 9.333 jiwa, sedangkan 22.855 jiwa mengalami luka-luka. (Pro/H-3)