Penyelenggaraan Haji Disiapkan

PEMERINTAH berkomitmen melaksanakan penyelenggaran ibadah haji dengan lebih baik tahun ini. Peningkatan jumlah jemaah pun diantisipasi. Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Aga­ma (Menag) Lukman Hakim Saefuddin seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, kemarin. Turut ha­dir Menteri Kesehatan Nila F Moe­loek dan Menteri Perhubungan Bu­di Karya Sumadi.
Tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia sebesar 221 ribu orang. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang sebesar 168 ribu jemaah.

“Pemerintah berkomitmen mem­beri pelayanan penyelengga­raan haji lebih baik,” ujarnya. Puan pun mengingatkan selu­ruh kementerian terkait agar mengantisipasi penambahan kuota haji itu. Menurutnya, antisipasi yang harus dilakukan antara lain memastikan kecukupan jumlah petugas haji untuk layanan umum dan ke­sehatan. Juga menyiapkan pemondokan haji jemaah Indonesia saat berada di Tanah Suci. “Kementerian terkait harus mempersiapkan sejak dini layanan kepada calon jemaah haji,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan setiap jemaah haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga tidak ada yang sakit yang dipaksa berangkat atau ada jemaah yang mengidap penyakit berat yang tetap diberangkatkan. Terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), Puan menyatakan besarannya akan di­tetapkan pekan ini. “Penetapan BPIH 2017 sedang dibahas Kemenag dan Komisi VIII DPR. Semoga Jumat (23/3) dapat ditetapkan sehingga kita akan segera mengetahui besaran BPIH tahun ini,” kata Puan.

Saat dihubungi secara terpisah, anggota Panitia Kerja BPIH Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, mengatakan DPR berharap BPIH 2017 turun menjadi Rp32,323 juta. ”Jika tidak bisa turun, BPIH jangan naik dan tetap sama dengan BPIH tahun lalu yakni Rp34,641 juta,” kata Sodik. Keberangkatan haji gelombang I rencananya dimulai pada 6 Agustus 2017 dengan rute Indonesia-Madinah. Gelombang II mulai be­rangkat pada 26 Agustus 2017 dengan rute Indonesia-Jeddah.

Santunan korban crane
Terkait dengan santunan untuk korban jatuhnya crane (derek) di Masjidil Haram pada musim haji 2015 yang tidak kunjung diserahkan pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta korban maupun ahli waris untuk bersabar.

“Kalau saat ini belum disantuni, tidak ada persoalan lain selain menunggu,” kata Lukman di sela rapat koordinasi haji itu. Dia mengatakan belum diserahkannya santunan itu karena otoritas Arab Saudi yang berketetapan untuk menunggu kelengkapan data korban derek dari seluruh dunia. Santunan akan diserahkan ketika data itu sudah lengkap. “Pemerintah Saudi ingin cairkan secara serentak kepada semua korban dari seluruh negara. Masih ada negara yang tidak kunjung lengkap. Terpaksa kita menunggu,” imbuhnya. Menurut Lukman, pemerintah Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mendesak Saudi agar menya­lurkan santunan itu secepatnya. Meski demikian, pemerintah tetap mengawal prosesnya. (Ant/H-3)