Minim, Peran Perempuan di Pemerintahan

BUDAYA patriarkat Indonesia menjadi salah satu penyebab tidak banyaknya peran perempuan di pemerintahan. Padahal, banyaknya kaum perempuan di satu lembaga dikatakan dapat mereduksi tindak korupsi secara signifikan.

"Di negara Balkan, sampai 30% perempuan di pemerintahan sejak 90-an, dan itu membuat korupsi di sana menurun," ucap Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui Media Indonesia dalam Luncheon International Women's Day di Kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin (Senin, 20/3).

Adapun di Indonesia, lanjutnya, sejak 2007 hingga 2014 tidak mengalami kenaikan signifikan. Peran dan komposisi perempuan di pemerintahan baik di kementerian, lembaga, maupun parlemen selalu kurang dari 20%.

Hal itu menunjukkan masih adanya perlakuan yang sama di segala aspek dari tahun ke tahun kepada kaum perempuan. Menurutnya, seharusnya pemerintah dapat menunjukan adanya penyamarataan mulai dari komposisi di tingkat birokrasi. "Biasanya memang banyak di eselon bawah, makin ke atas semakin sedikit," ucap dia.

Hal itu pun berlaku di partai politik yang terkadang tidak peka untuk menjaring perempuan sebagai kader mereka. Hal itu semakin menunjukkan masih kuatnya budaya patriarkat di Indonesia. "Ini harus kita ubah, peraturan pemerintah pun harus ada unsur kesetaraan gender," ucap Siti.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto dalam sambutan di acara tersebut menyatakan DPR sedang melakukan pembahasan serius terkait dengan isu keterwakilan perempuan. Hal itu termasuk dalam revisi UU Pemilu yang dilakukan tahun ini.

"Kami percaya dengan memberikan affirmative action kepada perempuan, akan lahir banyak perempuan tangguh di bidang politik dan kebijakan publik," terang dia.

Selain itu, lanjut Novanto, DPR juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan lewat RUU terbaru mengenai penghapusan kekerasan seksual.

Hal tersebut bertujuan agar ada pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan secara lebih masif. "Kami pun bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat APBN yang responsif gender," tukasnya. (Ric/H-1)