Tidak Sedikit Kebijakan Negara Diskriminatif Terhadap Perempuan

MEMPERINGATI Hari Perempuan se-Dunia yang jatuh hari ini, Rabu (8/3), mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat, menggelar aksi demo di halaman DPRD DI Yogyakarta di Jl Malioboro.

Koordinator Aksi, Wiwiet mengemukakan, saat ini masih ada sejumlah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan semangat Hari Perempuan se-Dunia. “Misalnya hak demokrasi di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan,” jelasnya.

Dalam aksi itu mereka mengajukan sejumlah tuntutan antara lain menolak upah rendah untuk kaum perempuan, jaminan kesehatan untuk perempuan dan perlindungan kepada buruh perempuan.

Khusus untuk upah rendah, Wiwiet mengngkapkan di DIY masih terjadi diskriminasi pemberian upah antara laki-laki dengan perempuan. “Untuk hal yang sama, upah perempuan lebih rendah 19% dibandingkan upah laki-laki,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa di halaman DPRD DIY tersebut dilanjutkan dengan long march menuju 0 kilometer. Massa aksi terus meneriakkan seruan penolakan terhadap penindasan kaum perempuan di sepanjang jalan.

Juru Bicara LBH Yogyakarta, Emmanuel Gobay mengingatkan, selama 2016 di DIY terjadi ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus tersebut, ujarnya menyitir catatan LSM Rifka Annisa, menunjukkan masih perlunya masyarakat dan negara memberikan perlindungan kepada perempuan dan menangani masalah perempuan secara lebih baik lagi.

“Selama 2016 saja data di Rifka Annisa tercatat 121 kasus kekerasan terdiri dari 75 kasus kekerasan terhadap isteri, 15 kasus kekerasan dalam pacaran, 19 kasus perkosaan, 5 pelecehan seksual, 5 kasus trafficking dan beberapa lainnya,” ungkapnya.

Dia menilai hingga saat ini pemerintah masih lemah dalam melindungi hak asasi perempuan, karena masih sangat kurang pengakuan perempuan dalam lapisan sosial budaya serta lemahnya penegakan hukum pada pelaku kekerasan terhadap perempuan.(OL-4)