Pekerja Perempuan Kerap Dibedakan

DISKRIMINASI dan kekerasan masih kerap dialami sebagian pekerja perempuan. Mirisnya, kasus-kasus tersebut kerap tidak terekspos karena keterbatasan akses dan ketakutan korban terhadap pihak perusahaan tempat mereka bekerja.

"Saat ini masih banyak kasus kekerasan, diskriminasi, hingga pelecehan seksual pada pekerja perempuan yang belum terekspos dan tertangani dengan baik. Berbagai keterbatasan membuat hal tersebut terus terjadi," ujar Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih pada jumpa pers di LBH Jakarta, kemarin (Selasa, 6/3).

Dikatakan Jumisih, dalam survei yang dilakukan FBLP dan Komite Buruh Perempuan pada 2016 di 15 perusaaan di Jakarta diketahui, terdapat 25 laporan atau pengakuan pekerja perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual ringan hingga berat.

"Itu baru riset singkat dan terbatas, bila dilakukan lebih luas tentu jumlahnya akan lebih banyak. Selain itu, diyakini banyak yang tidak mengakui kejadian yang dialaminya," papar Jumisih.

Ia menambahkan data jumlah korban kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan di Indonesia secara nasional belum ada. Pendataan akan terus dilakukan melalui sosialisasi kontak serta posko pengaduan yang didirikan organisasi-organisasi pekerja perempuan tersebut.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika, mengungkapkan berbagai pelanggaran hak pekerja perempuan kerap terjadi, terutama hak-hak cuti maternitas, yakni cuti haid dan melahirkan.

"Bentuk pelanggaran hak maternitas yang paling sering terjadi ialah pemutusan kontrak sepihak saat hamil dan dipersulitnya proses untuk mendapatkan cuti haid. Padahal, dua-duanya jelas ada aturannya di dalam undang-undang tenaga kerja."

Sebagai upaya untuk menghapus kekerasan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, 15 organisasi perempuan akan melakukan aksi dan menyampaikan tuntutan kepada DPR dan Presiden Jokowi pada 8 Maret nanti, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 2017.(Pro/H-3)