Pemerintah Jangan Terlalu Reaktif Tanggapi Hoax

PERKEMBANGAN berita bohong alias hoax belakangan ini sulit dibendung seiring dengan berkembangnya penggunaan media sosial, terutama di Indonesia. Ironisnya, media arus utama kadang menggunakan isu di media sosial sebagai sumber informasi. Padahal informasi itu dipertanyakan kebenarannya.

Hal itu diutarakan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi, dalam acara Perhumas Coffee Morning di Mercantile Athletic Club, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (3/3)

Ia menceritakan soal pengalamannya ketika masih di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sebuah akun anonim di media sosial yang mencitrakan buruk pimpinan KPK. Awak media langsung mengkonfirmasi kabar tersebut dengan alasan memenuhi standar cover both side dalam dunia jurnalistik.

“Luar biasa anonim dikonfirmasi ke sumber resmi sebagai cover both side. Saya enggak mau jawab, saya bilang, kamu telusuri dulu darimana informasinya,” ujar Johan.

Hal itu pun kini menjadi konsen Johan sejak di KPK hingga sekarang bekerja sebagai salah satu staf khusus presiden. Johan mengakui publik kini lebih mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial.

Johan menjelaskan, menghadapi pemberitaan hoax, pemerintah juga disarankan jangan terlalui reaktif, kecuali jika sudah ramai di media maisntream (arus utama). Kemudian, hoax bisa dilawan melalui agenda setting dimana pemerintah membentuk persepsi sendiri dan tidak mengikuti arus isu di masyarakat.

Menurut Johan, bila informasi tersebut sudah masuk ke dalam media mainstream, pemerintah bisa menanggapinya melalui media yang sama (arus utama). Sebab, perkembangan informasi di media mainstream pun tak kalah cepatnya. MTVN/OL-2