Kemenristek dan Dikti Ubah Skema Riset Berbantu

KEMENTERIAN Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian di Tanah Air. Salah satunya, melalui penyederhanaan skema penelitian dari 17 menjadi 14 kategori dengan dua jenis skema yaitu skema desentralisasi dan kompetitif nasional untuk riset berbantu.

Menteri Ristek Dikti M Nasir menegaskan bahwa penyederhanaan skema bukan berarti dihilangkan, melainkan ada beberapa kategori yang digabung atau justru malah dilebur. Tujuannya agar para peneliti bisa lebih fokus dan berorientasi pada hasil penelitian (output).

"Kita ingin kegiatan riset itu bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban. Dengan disimpelkan seperti ini, skemanya jadi lebih jelas untuk para peneliti," ujarnya saat acara Launching Reformulasi Skema Riset Berbasis Output di Jakarta, Kamis (2/3).

Sebagai contoh, skema kompetitif nasional untuk kategori penelitian strategis nasional merupakan penggabungan dari empat kategori yaitu penelitian produk terapan, sosial humaniora, penciptaan dan penyajian seni, dan juga penelitian unggulan perguruan tinggi.

Pemilihan skema ditentukan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai output yang akan dihasilkan nantinya. Hanya, ungkap Nasir, sebelum benar-benar digunakan terlebih dahulu akan dikaji oleh reviewer yang notabene para peneliti dengan kualitas hasil penelitian yang telah diakui secara internasional.

"Harapan kami ke depan, hasil penelitian kita bisa jadi the best mengalahkan Singapura, Malaysia, Thailand, atau negara-negara lainnya," cetusnya.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti M Dimyati menambahkan, hal-hal terkait dengan karakteristik skema penelitian secara tegas dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.

Buku itulah yang akan menjadi pedoman bagi Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) selaku penyelenggara penelitian, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bahkan sebelum menentukan skema penelitian, perguruan tinggi wajib memahami isi pedoman tersebut.

"Kalau reviewer kami menilai ternyata skemanya tidak sesuai maka proposalnya batal. Sekarang sudah ada 38 ribuan proposal yang masuk, tapi yang kita ambil nanti cuma sekitar 15 ribu dengan total anggaran Rp14 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, proposal yang telah lolos proses seleksi dapat memulai penelitian dengan berbasis output. Untuk skema pendanaannya akan diberikan dalam dua tahap, pertama alokasi dana penelitian sebesar 70% sebelum memulai penelitian baru kemudian dikoreksi kecukupannya.

Namun yang terpenting, menurut Dimyati, sembari penelitian pada tahun ini berjalan sebaiknya peneliti juga menyiapkan laporan yang wajib diserahkan pada akhir proyek. Itu menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum mengajukan proposal penelitian di tahun berikutnya. (OL-4)