1.000 Buku Porno masih Beredar

PENERBIT buku anak bermuatan pornografi menarik 2.500 buku yang tidak tepat untuk dikonsumsi anak dari pasaran.

Total buku berjudul Aku Berani Tidur Sendiri yang diterbitkan penerbit Tiga Serangkai itu sebanyak 3.500 eksemplar sehingga ada 1.000 buku lagi yang masih beredar.

"Kami menerbitkan buku ini pada September (2016). Pada Desember, atas inisiatif dan temuan kami sendiri, karena kami anggap ada beberapa kalimat yang mudah disalahpahami masyarakat, kami menariknya dari peredaran," ujar Gatot Wahyudi, perwakilan penerbit Tiga Serangkai, di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, kemarin.

Menurutnya, proses pembuatan buku telah melalui beberapa tahap dan proses pengecekan oleh penerbit.

Namun, ia mengakui terjadi kesalahan karena pada buku tidak dicantumkan catatan bahwa buku tersebut sebenarnya merupakan panduan bagi para orangtua.

"Di kover buku itu seharusnya kami cantumkan bahwa buku itu sebagai guidance bagi orangtua dan bukan untuk dibaca anak-anak," ujarnya.

Gatot menyatakan menyesal atas kasus yang telah viral dan menyita perhatian masyarakat tersebut.

Tiga Serangkai, ujarnya, akan menerima pengembalian buku yang telanjur dibeli masyarakat dan akan mengganti uang pembelian seharga buku.

Sementara itu, Ketua KPAI Asrorun Niam pada kesempatan itu mengatakan keseriusan berbagai pihak, yakni penerbit dan pemerintah, dalam mengawasi peredaran buku harus ditingkatkan.

Hal itu disebabkan kasus beredarnya konten negatif pada buku anak terjadi berulang kali.

"Negara harus hadir untuk memastikan proses reformasi perbukuan nasional. Sejak reformasi politik pada 1998, dilanjutkan dengan reformasi hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk tentang penyiaran, masalah perbukuan belum cukup diatur," ujar Asrorun.

Dengan kondisi tersebut, ujarnya, banyak pihak yang dapat menulis dan menerbitkan buku tanpa pengawasan ketat terutama buku untuk anak-anak yang rawan konten atau tata bahasa multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

RUU perbukuan

Di sisi lain, Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriyatno mengatakan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang sistem perbukuan sudah selesai di tingkat panitia kerja (panja) pemerintah ataupun DPR.

Pada pertengahan Maret mendatang RUU tersebet dijadwalkan masuk pada agenda rapat kerja (raker) antara pemerintah dan DPR untuk diajukan dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

"Yang kami atur dalam RUU itu terkait dengan semangat 3M, yaitu buku yang bermutu, murah, dan merata. RUU ini garis besarnya tentang apa itu definisi buku, mengatur para pelaku perbukuan, hak dan kewajiban, serta kewenangan pemerintah," ujar Supriyatno.

Selain itu, tambahnya, di dalamnya juga diatur mengenai peruntukan buku sehingga semua buku akan memiliki label peruntukan.

RUU juga mengatur mengenai harga buku.

Bahkan, RUU tersebut juga mengatur setiap buku haruslah mencantumkan harga eceran tertinggi (HET).

"Ini akan memastikan buku tersedia di masyarakat dengan tepat dan harga terjangkau," kata Supriyatno.

(H-2)