Bantuan Nontunai Mulai Disalurkan

BANTUAN pangan nontunai pengganti prog­ram beras sejahtera (rastra) mulai disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS). Peluncuran program yang dinamai bantuan pangan nontunai (BPNT) itu dilakukan secara nasional oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin.

Peluncuran program tersebut juga dilakukan di Surabaya, Surakarta, dan Makassar. Penerima bantuan itu dapat membelanjakan dana yang diberikan pemerintah dalam KKS di tempat pembelian yang telah disediakan.

“Kartu ini isinya uang Rp1.890.000. Ini uang untuk PKH (Program Keluarga Harap­an). Karena ada yang PKH, ada yang tidak. Untuk yang bantuan pangan, isinya setiap bulan Rp110 ribu,” jelas Presiden kepada 1.879 ibu peneriman bantuan pangan yang hadir dalam peluncuram di GOR Popki, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin.

Menurut Jokowi, peneri­ma BPNT setiap tahun total akan mendapat likuiditas Rp1.320.000 yang bisa dibelanjakan di Warung Gotong Royong atau E-Warong terde­kat. Barang yang bisa dibeli antara lain beras, gula, telur, dan bahan pokok lainnya.

Keunggulan penyaluran ban­tuan melalui KKS, penerima manfaat bisa memperhitungkan sendiri bahan pokok mana yang akan dibeli dengan kualitas beragam, misalnya be­ras premium dibanderol Rp11.800 per kilogram (kg), sedangkan beras dengan kualitas lebih rendah ditetapkan seharga Rp8.500 per kg.

Peluncuran BPNT juga dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Hadir pula Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Ketua Dewan Komisio­ner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirdjoatmodjo, dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.

Setiap bulan
Mensos Khofifah Indar Pa­rawansa mengatakan tidak se­mua penerima bantuan PKH turut menerima BPNT. Na­mun, nanti akan diupayakan agar seluruh menerima kedua bantuan dengan total nilai Rp3.210.000 per tahun.

“Penerima PKH 9% popula­si masyarakat status sosial ekonomi terendah. Jadi seha­rusnya penerima PKH juga te­rima BPNT. Yang hadir di si­ni belum semuanya (menerima), baru mulai disisir,” jelas Khofifah.

Ia juga menjelaskan PKH cair dalam empat tahap setiap tahun, sedangkan BPNT cair tiap bulan. Namun, BPNT tidak dapat ditarik tunai, tetapi harus dibelanjakan, sedangkan PKH terutama diperuntukkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Penga­wasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni Pangga­bean menjelaskan perun­tuk­an dan mekanisme pencairan yang berbeda-beda itu dimungkinkan, sebab KKS merupakan kartu kombo yang berfungsi seperti kartu debit sekaligus e-wallet.

Namun, kartu belum dilengkapi chipset, sesuai dengan re­gulasi terbaru BI, karena bajet pembuatannya terbatas. KKS dirancang untuk memi­liki saldo tidak lebih dari Rp5 juta.

Sejumlah daerah, kemarin, juga serentak meluncurkan BPNT, antara lain Kota Cirebon, Yogyakarta, Malang, dan Provinsi Sumatra Selatan. (Pol/UL/BN/DW/AU/H-2)