Pemerintah Diminta Serius Lindungi Karst

JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih serius dalam menjaga dan melindungi kawasan karst.

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah, menyatakan, kawasan karst rentan terhadap bencana krisis air dan karbon akibat pertambangan.

"Memaksakan penambangan di wilayah karst sama saja dengan mengingkari komitmen memerangi krisis air, pangan, dan perubahan iklim," tegas Johansyah pada diskusi di Kantor Jatam, Jakarta, Rabu (22/2).

Dia mengatakan, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Karst. Padahal, kawasan karst mencapai 15 juta hektare. Lebih dari itu, karst merupakan sumber peradaban bagi masyarakat sekitarnya.

"Maka kita minta KLHK bisa lebih banyak berbuat melindungi kawasan ini yang sekarang digempur perusahaan pertambangan dan semen yang lebih bermotif bisnis ketimbang menyejahterakan masyarakat dan juga merusak lingkungan," tegasnya.

Lebih lanjut, Jatam mengatakan, argumentasi pemerintah dalam pembangunan pabrik semen karena Indonesia kekurangan semen tidak masuk akal.

Jatam menyebut sejumlah perusahaan tambang tengah menggempur kawasan karst di berbagai daerah di Indonesia. Data Jatam menyebut, ada 55 izin tambang batu gamping operasi produksi dan 177 izin tambang batu gamping sedang mengantre dari tahap eksplorasi ke operasi produksi yang akan makin mengancam kelestarian karst di Indonesia.

Johansyah juga menyebut, daerah-daerah seperti Rembang, Pati, Kebumen, Wonogiri, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Maros, Trenggalek, Kupang, Karawang, dan Aceh kini menjadi daerah yang rentan dengan ancaman itu.

Di Rembang, Jawa Tengah, misalnya, pemerintah diduga memaksakan beroperasinya tambang dan pabrik semen di kawasan karst Kendeng, Rembang.

"Padahal, di sepanjang pegunungan Kendeng, pertanian warga ditopang dari air yang mengalir dari kawasan ini. Jaringan goanya menyimpan dan mendistribusikan air ke masyarakat," tambah Melky Nahar, aktivis Jatam. (OL-3)