Kartu Pariri Atasi Kemiskinan di Sumbawa Barat

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah itu dengan menerbitkan Kartu Pariri dan Bariri. Kartu Pariri diberikan kepada masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara itu, Kartu Bariri merupakan bantuan langsung berupa permodalan usaha tanpa bunga dan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan.

“Saya berharap apa yang dilakukan (Pemkab) Sumbawa Barat bisa menular ke kabupaten/kota lain di Indonesia, minimal di Provinsi NTB,” kata Mensos saat pengukuhan 723 agen program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Sumbawa Barat, kemarin. Untuk mendukung program Kartu Pariri dan Bariri, Pemkab Sumbawa Barat menggandeng empat bank, yakni BRI, Mandiri, BNI, dan Bank NTB. Menurut Khofifah, yang dilakukan Pemkab Sumbawa Barat sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang digariskan Presiden Jokowi karena dalam penya-lurannya Pemkab menggandeng perbankan.

Menurutnya, keberadaan bantuan sosial (bansos) melalui Kartu Pariri dan Bariri tidak berseberangan dengan program pemerintah, seperti bansos disabilitas atau bansos untuk manula yang didanai melalui APBN. Sebaliknya, bantuan itu berfungsi melengkapi dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin dengan pembiayaan APBD. “Mereka yang belum terjangkau oleh program pemerintah pusat bisa dijangkau pemerintah daerah. Sinergi pusat-daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat W Musyarifin mengatakan program Kartu Pariri dan Bariri merupakan upaya untuk mendidik masyarakat agar mau menabung, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Digandengnya bank dalam penyaluran bantuan ialah salah satu cara modern agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Pada kunjungan kerja itu Mensos menyerahkan bantuan untuk Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp21,2 miliar yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Manula, Bansos Disabilitas, Beras Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Hibah Dalam Negeri. Rastra merupakan bantuan dengan nominal terbesar, yakni Rp13,8 miliar yang diper-untukkan 10.096 keluarga. Sementara itu, PKH yang bernilai Rp7,2 miliar diperuntukkan 4.006 keluarga, dan bantuan hibah dalam negeri berjumlah Rp78 juta. (Ant/H-2)