Meski Damai Intoleransi Subur

HASIL survei nasional yang dilakukan Wahid Institute bersama Lembaga Survei Indonesia pada 2016 memperlihatkan wajah Islam Indonesia yang damai. Terbukti, 72% menolak radikalisme dengan kekerasan atas nama agama. Namun, di sisi lain, sikap intole-ransi terhadap orang yang tidak disukai makin tak terelakkan. Itu tidak terjadi di masyarakat secara umum, tetapi sering kali dilakukan aktor negara. Direktur Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan perilaku diskriminatif terhadap kaum minoritas justru akan semakin memicu sikap intoleran. Padahal, Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai modal besar menjaga kebinekaan.

"Mereka yang tidak disukai ini tidak diperbolehkan berada pada posisi publik. Tidak boleh mengajar di sekolah, bahkan ada yang sampai tidak boleh jadi tetangga. Ini kan tidak adil," ujarnya dalam Talkshow Bhinneka Indonesia Modal Sosial Bernegara di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/2). Berdasarkan hasil survei, ungkap Yenny, ada 10 golongan orang yang tidak disukai, antara lain kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT); komunis; Yahudi; Kristen; Wahabi; Syiah; Buddha; Katolik; serta Konghucu.

Lebih lanjut, umumnya masyarakat bersikap intoleran karena sering terpapar oleh informasi bernada kebencian, bukan lantaran faktor pendidikan atau kurangnya intelektualitas seseorang. "Setidaknya ada 60% anak SMA yang mendapatkan peringkat 1-10 mengaku siap berjihad. Ini menunjukkan ada potensi atau bibit-bibit penebar radikalisme dan intoleransi yang muncul di masa depan," papar putri Presiden keempat RI tersebut. Menurutnya, untuk mematikan benih radikalisme, terutama di kalangan generasi muda, perlu kampanye masif.

Tujuannya menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Vice President for International Relations PP Muhammadiyah Sudibyo Markus berpendapat gerakan radikalisme dan intoleransi yang terjadi di Indonesia selama ini bukanlah mainstream doktrin dan gerakan Islam Indonesia. "Timbulnya gerakan radikalisme terjadi karena pemahaman terhadap Islam yang parsial dan kurang kafah," tuturnya.

Peran media
Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S Widyaningsih pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan semangat kebinekaan. Terlebih, media massa yang notabene merupakan pilar demokrasi keempat negeri ini. "Jangan sampai masyarakat yang hampir sudah tidak percaya lagi kepada media mainstream lari ke medsos (media sosial). Akibatnya, berita hoax yang marak boleh jadi ditelan mentah-mentah begitu saja," tukasnya. Tak dimungkiri, Indonesia saat ini berada pada urutan keenam negara dengan total pengguna internet terbanyak.

Sekitar 95% penduduk Indonesia aktif berinternet tanpa terkecuali medsos. Karena itu, edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat seyogianya akan lebih efektif. Salah satunya menggunakan informasi media. Ia pun berpesan agar media tidak terlampau sering memberitakan berita negatif. "Masyarakat, kalau terus-menerus terpapar informasi semacam itu, jadi semakin intoleran," tandasnya. (H-1)