Pendidikan Nonformal Perlu Dikembangkan

PENGEMBANGAN pendidikan nonformal harus ditingkatkan agar dapat menciptakan siswa yang kritis, inovatif, kreatif, dan kuat dalam analisis. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong hal itu. “Sekolah nonformal punya peluang besar untuk mendidik anak menjadi kritis, inovatif, kreatif, dan analisis karena bisa membentuk spesialisasi diri,” ujar Muhadjir dalam Rakornas Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) 2017 dengan tema Bersama kita memperluas dan meningkatkan mutu paud dan Dikmas yang bermartabat di Hotel Basko Padang, Sumatra Barat, Kamis (2/2).

Menurutnya, sekolah nonformal memiliki kekuatan untuk melakukan improvisasi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga bekal untuk anak-anak jauh lebih besar di masa depan. Dia juga mengakui akan mendo­rong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan Paud Dikmas untuk mendirikan PAUD dan sanggar kegiatan belajar (SKB). “Kita akan mendorong Kementerian Desa beserta Paud Dikmas untuk memanfaatkan dana desa untuk mendirikan PAUD dan SKB,” tukasnya.

Sementara itu, untuk PAUD dan SKB yang belum terakreditasi, Kemendikbud akan segera melakukan akreditasi. Dengan akreditasi tersebut, pihaknya dapat memberikan bantuan pengembangan fasilitas PAUD dan SKB. Menurut Muhadjir, saat ini banyak PAUD dan SKB yang belum terakreditasi. “Nanti akan kita akreditasi agar standar kualitasnya terjaga dan akan kita berikan bantuan.”

Sosialisasi program
Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan akan terus mengembangkan pendidikan PAUD dan Dikmas dengan memberikan bantuan per kabupaten dan kota pada tahun ini. “Kita akan lakukan review dan pengembangan sekolah PAUD dan Dikmas pada 2017 ini. Kami juga akan menyosialisasikan rencana program Paud Dikmas pada 2017 ini,” ujarnya. Selain itu, Harris menguraikan delapan kebijakan dalam pengelolaan program dan anggaran, di antaranya program keterampilan dan vokasional, program satu desa satu PAUD, program keaksaraan di kantong-kantong 3T (ter­tinggal, terluar, terdepan), peningkatan kualitas lembaga pendidikan mulai PAUD, PKBM, hingga lembaga kursus, memperkuat UPT dalam menjalankan tugas dan model yang efektif.

Harris juga akan menjadikan PAUD dan Dikmas menjadi salah satu instansi yang berkomitmen dalam tata kelola anggaran bersama dua unit utama lainnya, yakni Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Harris pun mengimbau jajarannya untuk berlaku sajuta (sabar, jujur, dan takwa) dalam melaksanakan program. Hindari pungli dan berikan anggaran sesuai dengan rencana dan alokasi. “Setiap hari kita harus memperlakukan sajuta. Berikan kemampuan kita semaksimal mungkin, layani masyarakat dengan sabar dan takwa. Bukan hanya tim Saber Pungli, tapi Tuhan pun akan melihat apa yang kita perbuat. Jauhi pungli,” jelas Harris.

Harris menegaskan Ditjen yang di­pimpinnya berkomitmen untuk menjadi zona bebas korupsi dan lembaga yang memiliki tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. “Daya serap anggaran PAUD dan Dikmas 92,1% pada tahun lalu. Hal ini menjadi modal untuk langkah di 2017 ini sehingga kami berkomitmen menjadikan Ditjen PAUD dan Dikmas zona bebas korupsi,” paparnya.

Lebih Lanjut Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Padang Nurhayati menambahkan sangat mendukung adanya penyediaan banyak sekolah baik formal, informal, maupun nonformal, karena dengan kebijakan ini semua masyarakat dan anak-anak diharapkan akan dapat mengecap pendidikan. (H-1)