Pihak Pro dan Kontra DLP Diminta Musyawarah

PANITIA Kerja Program Studi (Panja Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP) DPR RI meminta pihak yang pro dan kontra terhadap program DLP agar duduk bersama untuk memutuskan keberlanjutan program tersebut. "Oke program ini dijalankan, tapi jangan memaksakan diri. Misalnya (tentang) target menjadi solusi kebutuhan dokter layanan primer yang jumlahnya diperkirakan 20 ribu. Karena baru ada 17 fakultas kedokteran yang berakreditasi A dan dianggap mampu membuka DLP," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah seusai rapat Panja Program DLP DPR RI bersama Konsil Kedokteran Indonesia di Gedung DPR RI, Selasa (31/1).

Ia juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait dengan program DLP. Tanpa adanya payung hukum, implementasi program DLP yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran tidak bisa berjalan mulus. "Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyanggupi PP akan keluar pada April 2017," tuturnya.

Sementara itu, dalam rapat dengan Panja DLP DPR RI, Konsil Dokter Indonesia berpendapat, bila prodi DLP dianggap setara dengan spesialis, sebelumnya sudah ada, yakni spesialis dokter keluarga. Karena itu, konsil khusus untuk DLP tidak dapat dibentuk. "Dokter lulusan program studi DLP mungkin tidak dapat praktik sebagai dokter DLP sebab konsil tidak dapat mengeluarkan surat tanda registrasi untuk mereka," kata Ketua Konsil Dokter Indonesia Mohamad Sadikin.
Surat tanda registrasi merupakan bukti bahwa dokter tersebut telah memenuhi persyaratan dan telah diregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.

Ia mengatakan konsil pada dasarnya setuju tentang perlunya peningkatan kualitas pendidikan kedokteran. Namun, itu diwujudkan bukan dengan membuka program studi baru. "Pendidikan dokter umum saat ini menggunakan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 yang sudah memasukkan kompetensi dokter layanan primer. Kalau (kompetensinya) kurang, materinya dimasukkan saja ke pendidikan kedokteran. Masa pendidikannya bisa kembali ke enam tahun," tukasnya. (Ind/H-2)