Banyak Kasus Tb tidak Terpantau

KASUS tuberkulosis (Tb) yang tidak terlaporkan di Indonesia terbilang banyak. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut pada 2014 ada sekitar 690.000 kasus Tb yang tidak terlaporkan sehingga tidak terpantau oleh pemerintah.

Hal itu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian Tb di Indonesia. Sebab, ketika mereka tidak sembuh total dari Tb, mereka bisa menjadi sumber penularan.

Mayoritas Tb yang tidak terlaporkan itu diyakini terjadi pada pasien-pasien yang memilih berobat di layanan kesehatan sektor swasta. Sejumlah kecil lainnya merupakan pasien yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

Karenanya, pemerintah diminta untuk secara masif melibatkan layanan kesehatan swasta dalam upaya menemukan kasus dan meningkatkan layanan Tb di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang diberikan tim Joint External Tb Monitoring Mission (JEMM) saat berdiskusi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta, kemarin. JEMM merupakan bagian dari program WHO untuk memantau Tb di negara-negara dengan jumlah kasus tinggi.

"Pasien Tb cenderung memanfaatkan layanan kesehatan di sektor swasta. Namun, masukan dari sektor pemerintah untuk layanan swasta sangat minim dan pemerintah masih sedikit melibatkan layanan primer di sektor swasta," ujar Mission Leader JEMM Tb, Paul Nun.

Dalam menanggapi rekomendasi itu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moelek mengatakan pihaknya telah mengupayakan penemuan dini kasus Tb secara intensif melalui pendekatan keluarga dan pelibatan lintassektor. Penemuan dini, ujarnya, didukung konfirmasi laboratorium serta pengobatan.

Pada kesempatan sama, Dirjen Pencegahan Penyakit Menular Langsung Kemenkes, M Subuh, mengakui perlunya mekanisme wajib lapor bagi para penyedia layanan kesehatan, termasuk sektor swasta.

"Selama ini kita menghitung (jumlah penderita Tb) berdasarkan angka prevalensi. Supaya lebih objektif kita pakai angka insiden kesakitan yang dilaporan dan yang sudah mendapat obat," katanya.