Waspada Karhutla, Jokowi Minta Pencegahan Dini

PRESIDEN Joko Widodo menekankan pencegahan dini kebakaran lahan dan hutan (karhutla) harus gencar dilakukan di 2017 ini. Dia tidak ingin peristiwa kerhutla yang terjadi pada 2015 terulang kembali apalagi kerugiannya mencapai Rp220 triliun.

Jokowi menuturkan peristiwa kebakaran 2015, selain berdampak pada aktivitas ekonomi, juga berdampak pada gangguan kesehatan, hilangnya habitat keragaman hayati, rusaknya 2,6 juta hektare hutan, dan terganggunya aktivitas sekolah.

"Kita harapkan 2017 ini tidak terjadi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Ia meminta semua pihak untuk memahami dampak kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, BMKG telah memprediksi pada 2017 akan lebih kering daripada 2016. Karena itu, ia mendorong agar dilakukan penetapan siaga darurat sejak dini.

"Jangan sudah ada masalah baru keluar surat siaga darurat. Keluarkan segera dari provinsi, dari gubernur segera keluarkan, terutama untuk daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan la-han," tegasnya.

Sistem deteksi dini, kata dia, harus diperkuat terutama di daerah rawan kebakaran seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Selain itu, ia meminta untuk mengaktivasi posko pengen-dalian kebakaran, mengecek kesiapan dan kesiagaan dengan melakukan patroli udara, hujan buatan, ataupun water bombing.

"Sehingga begitu ada indikasi, ada tanda-tanda muncul spot, segera putuskan apakah perlu rekayasa cuaca atau water bombing," perintahnya.

Jokowi pun mengingatkan soal penegakan hukum kebakaran lahan dan hutan. Ia meminta agar tahun ini tidak perlu lagi ada peringatan bagi perusahaan yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Tahun ini enggak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan, cabut ya cabut, sudah. Kalau tegas, pasti kebakaran ini akan dijaga bersama-sama, baik oleh perusahaan swasta, baik kita semuanya. Aparat saya kira semuanya akan menjaga," tegas dia.

Menurun
Penurunan angka karhutla di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di 2016 mencapai 95%. Angka itu jauh dari penurunan tingkat karhutla secara nasional yang sebesar 86% seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.

Drastisnya penurunan kasus karhutla di wilayah kabupaten yang selama ini kerap disatroni kawanan perambah ilegal dari wilayah provinsi tetangga, yakni Bengkulu dan Sumatra Selatan, itu diamini Bupati Merangin Al Haris kepada Media Indonesia, kemarin.

Pihaknya melakukan berbagai langkah pencegahan yang efektif. Selain mendorong kesigapan tim penanganan, lebih dari 200 kepala desa di 24 kecamatan di Merangin dibebani tangung jawab mencegah dan mengantisipasi karhutla.

"Kita wajibkan mereka menandatangani pakta integritas, yang poin intinya melakukan pengawasan melekat dan melarang keras warganya melakukan pembakaran saat membuka lahan," tukas dia.(Nur/H-5)