Tika Kartika Mengubah Paradigma Lewat Paud

MESKI berada di permukiman padat Kampung Sindangsari, Kecamatan Cipanas, Jawa Barat, tidak sulit menemukan lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartika Mandiri. Para penghuni wilayah dengan gang yang hanya selebar satu motor itu tampak mengenal betul keberadaan PAUD tersebut. PAUD Kartika Mandiri menempati lantai satu di rumah dua lantai sederhana. “Mangga kelebet (silakan masuk),” sapa seorang perempuan berjilbab abu-abu, saat Media Indonesia datang, Sabtu (14/1).

Ia adalah Tika Kartika, pendiri PAUD tersebut. Selain spanduk di muka rumah, ciri khas PAUD dihadirkan lewat cat tembok warna-warni di lantai bawah seluas 15 meter persegi itu. Namun, selebihnya, tidak banyak alat bantu ataupun alat peraga seperti yang ada di PAUD-PAUD perkotaan. Kesederhanaan memang lekat di sana, tetapi kisah di baliknya jauh dari sederhana. Kisah itu lahir dari keprihatin­an dan pengorbanan Tika untuk menumbuhkan kesadaran pendidikan di kampung itu. “Saya lihat aktivitas anak usia dini di sini setiap harinya hanya bermain tanpa ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi tumbuh kembang pendidikan mereka,” kenang Tika tentang kondisi sebelum pendirian PAUD pada 2008.

Meski hanya berjarak sekitar 200 meter dari simbol keme­gahan pemerintahan, yakni Istana Cipanas, warga kampung tersebut nyatanya memang minim akan kesadaran pendidikan. “Mayoritas penduduk di sini (Kampung Sindangsari) kalangan menengah ke bawah. Mereka berpikir pendidikan itu tidak terlalu penting. Makanya, rata-rata warga di sini berpendidikan lulusan SD dan SMP,” tambah Tika yang kala itu merupakan warga baru. Ketiadaan pendidikan bagi anak usia dini membuat ibu tiga anak itu pun ingin membuat perubahan. Terlebih ia memiliki bekal keterampilan PAUD yang diperoleh dari keterlibatannya pada Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang merupakan program dari Komnas Perempuan, Bank Dunia, dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.

Perempuan yang hanya mengantongi ijazah paket C itu mulai menyebarkan ide pendirian PAUD ke warga. Bukan perkara mudah karena karakter warga yang sangat terpe­nga­ruh oleh kebiasaan umum. “Kalau dalam istilah orang Sunda, di sini disebut emoh (lenguh) sapi. Satu ikut, semua ikut. Yang satu tidak ikut, semua pasti tidak ikut,” kelakar perempuan berusia 44 tahun itu soal paradigma di kampungnya. Meski begitu, dengan semangat tinggi, akhirnya ajakannya disambut warga. Namun, kendala tempat muncul seiring dengan jumlah anak usia dini yang ternyata cukup banyak, 60 orang. Tidak ingin idenya pupus, perempuan yang aktif di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipanas itu merelakan lantai satu rumah kontrakannya. Ia dan keluarga ikhlas hidup berdesakan di lantai atas.

Bayaran kencleng
Sejak awal Tika mengartikan PAUD itu sebagai pengabdian. Dengan begitu, ia pun tidak memungut bayaran sepeser pun. Tika beruntung tiga orang lainnya yang menjadi guru di PAUD itu memiliki niat serupa. Berbagai keterbatasan alat ajar mereka siasati dengan memanfaatkan barang bekas, misalnya bekas kardus mi instan yang dimanfaatkan untuk membuat puzzle. Namun, kebutuhan yang meningkat dan bantuan dana Pekka yang sudah tidak berlanjut membuat mereka dan orangtua murid sepakat menerapkan sistem sumbangan sukarela. Uang bayaran dikumpulkan menggunakan kaleng bekas kue sehingga mereka sebut uang kencleng.

Kencleng juga menjadi filosofi jika ilmu itu ‘mahal’ sehingga harus dibarengi dengan pengorbanan. Jika menghitung besaran uang kencleng setiap harinya dikumpulkan, yakni Rp14 ribu-Rp20 ribu jelas tak berbanding lurus dengan uang kadeudeuh (uang penghargaan) yang diberikan bagi setiap guru, yakni Rp10 ribu per orang/hari. Namun, pahala ibadah dirasa cukup menjadi pengganti lelah. Malah kemudian orangtua murid ikut terpanggil menjadi pengajar. “Kita terus mendorong orangtua agar memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Sekarang, sejak adanya PAUD, kesadaran itu sudah mulai meningkat,” tukasnya.

Buktinya, lanjut Tika, tak sedikit orangtua yang memasukkan anak mereka ke PAUD atau taman kanak-kanak di luar PAUD Kartika Mandiri. Kemudian ada pula warga kampung lain yang memasukkan anaknya ke PAUD pimpinan Tika. Baginya, kondisi itu menjadi bukti jika sekarang sudah terbentuk keinginan dan kesadaran orangtua bahwa pendidikan itu menjadi bagian dari tumbuh kembang anak. Kini jumlah murid PAUD Kartika berkisar 40 orang hingga 45 orang. Sekarang setiap tahun, PAUD Kartika Mandiri mendapatkan bantuan sebesar Rp400 ribu dari pemerintah desa. Selain itu, ada pula bantuan biaya operasional untuk kegiatan pengayaan alat tulis, pemberian makanan tambah­an anak, serta pemeriksaan kesehatan tumbuh-kembang anak.

Informasi kependudukan
Program Pekka juga membuat Tika memiliki banyak ilmu peng­asuhan hingga sistem kependudukan. Pengetahuan itu pun dirasanya sangat berguna ketika mengetahui banyak pasangan di kampung tersebut yang menikah hanya secara agama sehingga tidak tercatat di Dinas Kependuduk­an dan Pencatatan Sipil. Pengetahuan soal kependuduk­an dan parenting disebarkan Tika kepada orangtua ketika mereka menunggui sang anak di PAUD. Kebetulan, Pekka juga memiliki kegiatan multistakeholder forum (MSF) bekerja sama dengan Pemkab Cianjur dan Badan Peradilan Agama (Badilag) Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur.

Pada kegiatan MSF itu, para pemangku kebijakan dan kepentingan berkaitan hukum diajak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan mengenai hukum undang-undang identitas kependudukan. “Kurang lebih ada 150 lebih pasangan suami-istri yang kita bantu mendapatkan buku nikah secara gratis melalui prog­ram prodeo khusus,” ucapnya. Awalnya upaya membantu pasangan suami-istri yang belum memiliki buku nikah itu khusus untuk orangtua murid PAUD. Namun, seiring dengan informasi dari mulut ke mulut, warga dari luar pun mulai mendatanginya. “Akan tetapi, sekarang kuota program prodeo itu kebanyakan untuk warga di Cianjur Selatan,” tambah Tika.

Sampai saat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuannya mengurusi berbagai identitas kependudukan, seperti KTP, akta kelahiran, dan buku nikah. Bahkan warga yang meminta bantuan pengurusan juga datang dari kecamatan lain. Meski senang membantu, Tika berharap masyarakat bisa bergotong royong sendiri mengurus berbagai masalah kependudukan tersebut. Tika tidak ingin warga kemudian bergantung kepada­nya, tetapi mereka juga bisa berdaya dan bahkan menjadi agen perubahan bagi lingkungan. Mimpi besar lain yang disimpannya ialah suatu hari nanti dapat memiliki tanah untuk diwakafkan. Dengan begitu, ia berharap warga akan terus memiliki sarana untuk pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat. (M-3)