Kesehatan di Pinggiran Perlu Diurus Bersama

PEMBANGUNAN kesehatan di daerah perifer atau pinggiran membutuhkan kerja sama lintas sektoral.Tanpa itu, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sulit terwujud. Hal itu mengemuka dalam diskusi panel bertema Membangun kesejahteraan dan ketangguhan bangsa melalui kerja sama lintas sektoral, di Jakarta, Kamis (12/1). Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moelek pada acara itu mengungkapkan 122 kabupaten dan kota di Tanah Air dinyatakan sebagai dae­rah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah-daerah tersebut, pemerintah berupaya mengirimkan tim tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan primer. Namun, ujarnya, upaya itu perlu diintegrasikan karena tak hanya menyangkut penambahan tenaga dan fasilitas kesehatan. Aspek lain perlu diperhatikan agar kesehatan masyarakat benar-benar terealiasi. “Kemenkes telah membuat satu gerakan, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang dikoordinasikan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan kementerian/lembaga lain,” tutur Menkes.

Ia mencontohkan peran kementerian lain dalam pembangunan kesehatan di daerah pinggiran ialah penyediaan lingkungan permukiman yang sehat.
Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Sri Hartono mengatakan, dalam menyediakan infrastruktur permukiman, pihaknya akan mengarahkan pada sejumlah prioritas pencapaian. “Yaitu 100% akses air minum, 0% terhadap lingkungan tidak sehat, dan 100% sanitasi yang melibatkan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan akan memfasilitasi jaringan konektivitas, terutama di dekat fasilitas kesehatan. (Ind/H-2)