61% Anggaran BKKBN Dioper ke Daerah

HAMPIR seluruh kementerian/lembaga mengalami penurunan anggaran tahun ini, tanpa terke­cuali Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 sebesar Rp3,86 triliun dipangkas menjadi Rp3,4 triliun. Meskipun demikian, Kepala BKBBN Surya Chandra Surapaty memastikan 61% dari total anggar­an tersebut akan dioper ke daerah sebagai dana alokasi khusus (DAK). Besarnya penerimaan setiap daerah disesuaikan dengan luas wilayah serta besaran jumlah penduduk tiap daerah.

“Tiap tahun tidak mesti segitu, tetapi biasanya setiap pemerintah daerah juga menyiapkan dana dari APBD mereka. Besarnya berapa, tergantung,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, selasa (10/1). Namun, yang pasti, jelas Surya, DAK tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah. Di dalam pemanfaatannya, BKKBN provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota guna mengatasi masalah kependudukan dan keluarga berencana. Itu di antaranya menyangkut kesehatan reproduksi demi terciptanya pembangunan keluarga yang sehat dan tangguh. “Soal anggaran kami tentu menyambut baik kalau pemda mau menambah alokasi dari APBD. Untuk program nanti dulu, harus ditentukan melalui rakor atau rapat perencanaan bersama,” tandasnya. (Mut/H-1)