BPBD Riau Nilai Perlu Pelatihan Cegah Karhutla

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menilai perlunya pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kewas-padaan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setiap tahun selalu dihadapi Provinsi Riau. Selain itu, BPBD Riau meminta kesigapan setiap daerah di 12 kabupaten dan kota di provinsi itu untuk meningkatkan pencegahan bencana karhutla tersebut.

“Kami rasa yang perlu saat ini ialah pelatihan SDM karena BPBD Riau terutama (yang) bertugas pada saat enanggulangan,” ungkap Kepala BPBD Riau Edwar Sanger kepada Media Indonesia di Pekanbaru, Kamis (5/1). Edwar juga menegaskan pihaknya tidak terlalu mempersalahkan kecukupan anggaran. Pada 2016 lalu BPBD Riau ditopang anggaran dari APBD Riau sebesar Rp12 miliar. Pada 2017 BPBD Riau mungkin akan mendapatkan porsi anggaran serupa. “Soal anggaran kami rasa cukuplah. Betapa pun besar atau kecilnya anggaran, kalau tidak bekerja, ya tidak ada hasilnya. Selain itu, untuk anggaran ini kami juga dibantu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).”

Menurut Edwar, untuk mengantisipasi dua bencana tahunan yang kerap melanda Riau, yaitu asap karhutla dan banjir, pihaknya meminta antisipasi dan pencegahan sejak dini dari setiap kabupaten dan kota di Riau. Pasalnya, hingga kini masih ada satu kabupaten di Riau yang belum membentuk BPBD yakni Kuantan Singingi. “Bencana ini kan selalu terjadi di kabupaten-kabupaten. Karena itu, kami minta sekali tolong tingkatkan upaya pencegahan. Terutama yang baru membentuk BPBD untuk segera bekerja. Bagi yang belum punya BPBD, tolong segera dibentuk untuk koordinasi penanggulangan bencana,” ungkapnya.

Sebelumnya, BPBD Sumatra Selatan berniat meningkatkan kegiatan pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun ini. “Sehingga masalah bencana kabut asap yang biasa terjadi pada setiap musim kemarau benar-benar dapat dihindari,” kata Plt Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, di Palembang, Rabu (4/1). Menurut dia, karhutla perlu dicegah agar kesehatan masyarakat tidak terganggu dan berbagai aktivitas seperti transportasi udara tetap lancar. (RK/Ant/H-2)