Memperkuat Layanan Kesehatan di Daerah

(Ind/H-3)
04/1/2017 07:50
Memperkuat Layanan Kesehatan di Daerah
(MI/ADAM DWI)

KONSIL Kedokteran Indonesia (KKI) melaporkan jumlah dokter dan dokter gigi di Indonesia mencapai sekitar 110.720 orang pada tahun ini. Jika dirata-rata dengan total jumlah penduduk, rasionya satu dokter melayani 2.270 orang. Rasio itu sejatinya cukup ideal. Lembaga kesehatan dunia (WHO) mematok rasio minimal ialah satu dokter per 2.500-an penduduk. Sayangnya, meski rasio dokter sudah melampaui target minimal, kebanyakan dokter tersebut menumpuk di perkotaan.

“Indonesia tidak kekurangan dokter, tetapi sebarannya tidak merata,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri, di Jakarta, Selasa (3/1). Menumpuknya dokter di perkotaan berdampak besar bagi pembangunan kesehatan nasional. Usman mencontohkan, dari total sekitar 9.731 puskesmas yang ada di negeri ini, sebanyak 5% tidak memiliki dokter sama sekali.

Sementara itu, sekitar 9% puskesmas lainnya memiliki dokter, tetapi tempat tinggal dokter jauh dari puskesmas karena lokasi puskesmas terpencil. Imbas langkanya tenaga dokter di daerah, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), mengakibatkan berbagai masalah kesehatan di wilayah tersebut tidak tergarap tuntas. Pada wilayah tersebut, tingkat kejadian penyakit menular cukup tinggi. Angka kematian ibu (AKI) menjadi tinggi karena persalinan yang tidak dilakukan tenaga medis terlatih.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Kesehatan menjalankan program Nusantara Sehat sejak 2015. Program yang mengirimkan tim kesehatan ke wilayah DTPK itu terinspirasi oleh model program Pencerah Nusantara yang digagas Nila F Moeloek ketika masih menjadi Utusan Khusus Presiden untuk MDGs. "Belajar dari kendala pelaksanaan program dokter PTT, pelaksanaan program Nusantara Sehat telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karekteristik daerah masing-masing."

Usman mencontohkan, di level kebijakan, kementerian/lembaga terkait dilibatkan dalam menggarap DTPK yang telah ditargetkan. Misalnya, Kemenkes juga akan menggandeng kementerian lain agar sarana penunjang di wilayah sekitar puskesmas, seperti fasilitas air bersih, jalan, dan komunikasi dapat dibangun. Di level teknis, pengiriman ke daerah tujuan dilakukan secara tim dan melibatkan anggota yang berbeda latar belakang, mulai dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, analis, tenaga kesehatan lingkungan, hingga tenaga kesehatan lainnya. “Maksimal dalam satu tim terdiri dari sembilan tenaga medis,” kata dia.

Ujung tombak
Penerimaan anggota Nusantara Sehat dilakukan melalui sistem daring. Tenaga kesehatan yang lulus seleksi akan mendapatkan pembekalan berupa keahlian medis dan nonmedis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi, serta pemahaman terhadap budaya-budaya lokal.

Dalam program Nusantara Sehat di 2015, Kemenkes mengirimkan sekitar 960 tenaga kesehatan ke 120 puskesmas di 48 kabupaten DTPK. Pada 2016, tim Nusantara Sehat ditempatkan secara bertahap di 130 puskesmas di DTPK. Tim bertugas selama dua tahun sesuai dengan kontrak.

Menkes berpesan agar tim Nusantara Sehat mampu jadi ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah terpencil. "Tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Apalagi di daerah karena akses menuju rumah sakit di kota masih sulit," ungkap Menkes. (Ind/H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya