Moratorium SMK untuk Jurusan sudah Jenuh

PEMBENAHAN sekolah menengah kejuruan (SMK) bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengidentifikasi setidaknya ada tiga langkah, yakni moratorium SMK untuk jurusan tertentu, pembenahan sekolah yang kurang berprestasi, serta menutup jurusan yang sudah jenuh,

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Mustaghfirin Amin, kemarin, menjawab Media Indonesia, terkait dengan adanya usulan moratorium SMK sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi ini. "Pembenahan terus kita lakukan menyangkut pengalihan jurusan sesuai kebutuhan industri dan masyarakat, kemampuan manajemen sekolah, peningkatan kualitas peralatan dan kualitas guru, karakter peserta didik, layanan bagi yang kurang mampu, serta yang paling utama penguatan kerja sama dengan industri," kata Mustaghfirin.

Dia menjelaskan jurusan bisnis dan manajemen sudah jenuh karena jenis pekerjaan ini overlaping dan sangat mudah dipelajari. Dengan demikian, semua penganggur tingkat SMA bisa mempelajarinya, terutama banyak lulusan perguruan tinggi yang bersedia 'turun' tingkat mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya cukup dilaksanakan lulusan SMK. Misalnya, sekretaris, banyak lulusan perguruan tinggi bersedia digaji setara dengan lulusan SMK.

Saat menyinggung amanat Presiden kepada Kemendikbud untuk menggenjot kompetensi SMK, Mustaghfirin menegaskan semua jurusan prioritas yang diamanatkan presiden dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 itu perlu dibuka dan diperbanyak. Alasannya, dunia industri sangat memerlukannya.

Sementara itu, langkah yang tengah dilakukan ialah memperbanyak daya tampung dan memperkuat kualitas layanan jurusan prioritas yang sudah ada melalui bantuan sarana prasarana dan peningkatan kualitas guru. Berikutnya, membuka jurusan prioritas pada SMK yang sudah maju dan belum punya jurusan terkait lewat mengalihkan atau memperkecil jurusan yang sudah jenuh dengan merevitalisasi jurusan yang jenuh diperkaya keterampilan tambahan.

"Kita juga dukung siswa yang kurang mampu dengan program Indonesia Pintar untuk masuk ke jurusan prioritas, yakni kemaritiman, pariwisata, perikanan, konstruksi, dan industri kreatif.

Merujuk data BPS, Mustaghfirin mengatakan angka pengangguran per Februari 2016 pada lulusan SMK ialah 1.348.327 atau relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan lulusan SMA yang mencapai 1.546.699. "Itu artinya lulusan SMK banyak yang terserap dunia kerja," ujarnya.

SMK Kelautan
Dukungan kuat dari pusat terhadap eksistensi pendidikan vokasi disambut Pemkab Muna Sulawesi Tenggara yang pada tahun ini menganggarkan dana di APBD senilai Rp20 miliar untuk mengembangkan SMK.

"Anggaran sebesar itu khusus untuk sekolah kejuruan perikanan dan kelautan, di samping sekolah lain yang ada di wilayah kabupaten Muna," ujar Bupati Muna, LM Rusman Emba, di Kendari, kemarin. Menurut Rusman, perhatian pada SMK kelautan dan perikanan sesuai dengan karakteristik daerahnya. (H-1)