Mengunci Celah soal Kesehatan

MANAJEMEN kesehatan akan diperkuat secara lintas sektoral dengan penguatan pengawasan dan regulasi. Hal itu dilakukan karena masih ada kelemahan mendasar di bidang strategis itu.

Beberapa permasalahan kesehatan 2016 ialah peredaran obat dan vaksin palsu yang cukup menonjol. Dalam menanggapi itu, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan penanggulangannya memerlukan penguatan pengawasan dan regulasi.

Dari segi pengawasan, menurut dia, pe­nguatan Badan POM yang tengah diusulkan sebagai leading sector pengawasan obat belum cukup. “Koordinasi lintas sektoral diperlukan, baik oleh kepolisian, Kemenkes, maupun Badan POM,” katanya dalam acara refleksi akhir tahun Kemenkes di Jakarta, kemarin.

Linda mencontohkan, masuknya obat dan vaksin ilegal berkaitan dengan ke­tersediaan yang belum menunjang permintaan masyarakat. “Karena itu, dibutuhkan perbaikan manajemen pengadaan obat dan vaksin, termasuk mencegah obat dan vaksin ilegal masuk,” imbuhnya.

Perbaikan manajemen kesehatan bisa dimulai dari perencanaan kebutuhan obat. “Tidak hanya fasilitas kesehatan milik negara yang ikut menyusun rencana kebutuhan obat, tetapi juga rumah sakit swasta sebagai mitra program JKN.”

Untuk mengantisipasi kekosongan obat jika gagal lelang terjadi, menurut Linda, Kemenkes akan membuat peraturan bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Kita sarankan tiga bulan sebelum Januari (awal perencanaan pengadaan obat) sudah tayang siapa perusahaan yang menang lelang jadi satuan kerja ataupun RS bisa membuat RKO lebih awal,” terangnya.

Masalah lain, besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan pemerintah dalam program JKN disebabkan munculnya penyakit-penyakit katastropik berbiaya tinggi, seperti stroke, jantung, dan kanker. Dalam menanggapi hal itu, Menkes Nila F Moeloek mengatakan penanggulangan masalah kesehatan harus dimulai dari hulu, yakni upaya pencegahan dengan cara mengubah pola perilaku masyarakat untuk sehat. “Kami telah membuat road map tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pendekatan keluarga,” tutur Nila.

Di samping itu, Kemenkes berupaya memperkuat layanan kesehatan, mulai akreditasi puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer melalui dana kapitasi untuk pengelolaannya.

Vaksin dasar baru
Di penghujung tahun ini, ada progres terkait dengan vaksin baru untuk sejumlah penyakit setelah bertahun-tahun penelitian dan uji coba dilakukan di banyak negara. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mohamad Subuh menuturkan hingga 2019 mendatang akan ada penambahan tiga vaksin baru imunisasi dasar dari semula delapan imunisasi bagi masyarakat.

Tiga vaksin baru itu ialah rubela untuk menggantikan vaksin campak yang mulai diberikan pada Januari 2017, pnemocucus untuk mencegah ISPA pada bayi. Pemberiannya dimulai pada pertengahan 2017. Yang terakhir, human papillomavirus (HPV) sebagai pencegahan kanker serviks yang sudah diuji coba di DKI Jakarta, baru-baru ini.

“Pada 2025 total program lengkap imunisasi dasar nasional berjumlah 14 seperti diberlakukan di Eropa,” terangnya. Subuh menuturkan pada tahun mendatang Indonesia harus mengantisipasi munculnya penyakit yang sudah dan akan muncul, seperti flu burung yang kembali merebak di Tiongkok. (H-1)

indriyani@mediaindonesia.com