JKN Program Paling Disukai

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sering disebut juga kartu Indonesia sehat (KIS) menjadi program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang paling disukai rakyat. Hal itu menyebabkan bidang kesehatan di era pemerintahan saat ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai program yang berhasil dijalankan.

Kesimpulan itu dinyatakan oleh lembaga survei Indo Barometer. Lembaga itu melakukan survei di 34 provinsi pada 14-22 September 2015 dengan cara uji petik yang melibatkan 1.200 responden.

"Gaya bagi-bagi kartu Jokowi nampaknya disenangani oleh publik," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, di Jakarta, kemarin.

Menurut Qodari, dari sekitar 20  program yang diketahui publik, KIS atau JKN dinilai berhasil oleh 18,5% responden. Angka itu merupakan yang tertinggi di antara prog-ram lainnya.
Program lain yang mendapat penilaian tinggi dari responden ialah kartu Indonesia pintar (KIP) dengan poin sebesar 5,1%. Adapun program beasiswa dan kartu Jakarta pintar (KJP) meraih total nilai 7,9%.

Keberhasilan KIS membuat pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan turut meraih poin tertinggi dari responden dengan nilai 15,5%. Bidang lain yang mendapat nilai tinggi ialah upaya pemberatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN (6,5%), pembangunan infrastruktur (4,5%), dan hukuman mati untuk bandar narkoba (3,4%).

Sementara itu, hal lain di luar aspek kebijakan yang mendapat apresiasi tinggi ialah kedekatan dengan rakyat (6,5%) dan dianggap sudah terbukti kinerjanya (5,2%).

Pada kesempatan itu, Qodari menjelaskan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi publik, bukan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Survei itu memiliki margin of error sekitar 3% dan tingkat kepercayaan 95%.

Sulit diakses
Kendati KIS mendapat opini positif dari responden, Qodari menyatakan pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana program JKN masih harus bekerja keras. Pasalnya, dalam kategori program pemerintahan Jokowi-JK yang paling tidak disukai, terdapat 3,7% responden yang menilai pelayanan KIS masih sulit diakses.

Masih sulitnya peserta mengakses layanan KIS juga disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Dia mencontohkan antrean pasien kanker di RS Pusat Kanker Dharmais per hari mencapai 600 nomor lebih. Padahal, RS lain yang bisa memberikan pelayanan serupa sepi dari pasien.

"Seandainya BPJS Kesehatan bisa memberikan sosialiasi tentang sistem managed care (pelayanan kesehatan terkendali) pada publik, layanan berjenjang, dan sebagainya, tentu antrean yang memakan waktu hingga berjam-jam per hari itu bisa dihindari," kata Agus.

Saat menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro mengaku senang. Hasil survei itu, lanjut dia, menunjukan bahwa publik sudah menikmati manfaat JKN.

"Namun, adanya responden yang beranggapan akses JKN susah akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan layanan," katanya. (H-3)

cornel@mediaindonesia.com