Rujukan ke RS masih Tinggi

DALAM penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) bertugas sebagai garda depan penanganan awal pasien. Namun, belum semua FKTP dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Akibatnya, rujukan pasien JKN ke rumah sakit (RS) masih tinggi.

Hasil focus group dicussion yang dilakukan Dewan Jamin-an Sosial Nasional (DJSN) di tujuh kota, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Denpasar (Bali), Makassar (Sulawesi Selatan), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Batam (Kepulauan Riau), Padang (Sumatra Barat), dan Bekasi (Jawa Barat) menunjukan rata-rata 19,35% pasien dirujuk ke RS. Padahal, idealnya, tingkat rujukan FKTP ke RS tidak boleh lebih dari 10%.

Anggota DJSN Zaenal Abidin memaparkan FKTP yang terdiri atas puskesmas, klinik, dokter praktik perorangan, dan rumah sakit tipe D sebagai tempat penanganan awal pasien diharapkan dapat menuntaskan 144 diagnosis penyakit. Namun, banyak FKTP yang tidak mencapai standar itu.

Di Semarang misalnya, rata-rata FTKP-nya baru mampu menangani 126 diagnosis penyakit. Di Denpasar rata-rata hanya bisa menangani 110 diagnosis penyakit.

"Keterbatasan dan kompetensi dokter sebagai pemberi layanan di FKTP menjadi salah satu faktor tingginya rujukan ke RS," ujarnya dalam pemaparan Evaluasi Jaminan Sosial oleh DJSN di Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut Zaenal, kasus gangguan kesehatan yang sebenarnya dapat ditangani di FKTP tapi akhirnya dirujuk ke RS juga sering terjadi karena keterbatasan fasilitas FKTP, misalnya ketiadaan alat USG dan EKG.

"Juga karena bahan medis habis pakai dan obat kosong. Di Palangkaraya ada kasus diare yang sebenarnya bisa ditangani di puskesmas, tapi ada kekosongan infus sehingga harus ke rumah sakit," imbuh mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia itu.

Menurut Zaenal, ketersediaan obat di fasilitas kesehatan merupakan permasalahan yang sering terjadi. Biasanya, obat kosong pada bulan-bulan tertentu seperti awal tahun karena masih dalam proses pengadaan.

Di Denpasar, misalnya, jenis obat yang sering kosong yakni parasetamol dan tetes mata. Di Palangkaraya berupa parasetamol, CTM, dan cairan infus. Di Padang obat diazepam, lufina efedrin, dan cairan infus.

Tingkatkan sosialisasi
Pada kesempatan itu, DJSN juga merekomendasikan perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN. Polling yang dilakukan DJSN pada akhir 2016 melalui wawancara telepon pada 354 responden menunjukan 33,62% responden menyatakan belum menjadi peserta JKN.

Alasannya bervariasi, seperti ketidaktahuan cara mendaftar, tidak punya waktu untuk mendaftar, dan tidak memiliki uang cukup untuk membayar iuran kepersertaan.

"Lebih dari 20% responden yang belum menjadi anggota JKN merupakan kategori pekerja bukan penerima upah (bukan karyawan/pegawai perusahaan)," ujar Wakil Ketua DJKN Ahmad Ansyori. (H-3)