Ekses Peralihan SMA Diminimalkan

PEMERINTAH pusat harus meminimalkan ekses pemin­dahan manajemen pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dan diharapkan tidak menimbulkan gejolak yang bisa menurunkan mutu pendidikan. Hal itu disebabkan pemerintah pusat dan daerah belum punya cetak biru pendidikan yang memadai serta konektivitas provinsi dan daerah tidak semuanya lancar.

Kekhawatiran itu beralasan. Di beberapa daerah, pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda tersebut menuai banyak kendala. Menurut praktisi pendidikan Indra Charismiaji, masih banyak provinsi minim anggaran pendidikan. Akibatnya, banyak guru SMA/SMK yang memilih pindah ke SMP untuk tetap dapat mengajar di kabupaten atau kota terkait.

”Nah ini yang dikhawatirkan. Guru SMP akan berlebih dan guru SMA/SMK akan berkurang di provinsi,” ungkapnya. Hal ini terjadi karena guru tersebut sudah nyaman dengan mendapat tunjangan kinerja daerah.

Dari pengalamannya di suatu daerah, ditemukan banyak guru SMA dan SMK yang mendaftar pindah menjadi guru SMP. “Jadi mereka enggan menjadi guru di provinsi dan khawatir jika dimutasi ke sekolah yang jauh. Jika pindah menjadi guru SMP, mereka tetap berada di wilayah yang dekat jika dimutasi,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kerja Sama Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Haryono kemarin menjelaskan sudah 32 provinsi siap melaksanakan pengalih-an manajemen pendidikan menengah itu. “Pengalihan kewenangan ditandai dengan penyerahan personel, sarana dan prasarana, penganggaran dan dokumen (P2D) sehingga 1 Januari 2017 dapat berlaku resmi,” ujar Haryono. Hingga kemarin, dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat yang belum tuntas penyerahan P2D. (Bay/H-1)