Sekolah Bersiasat Ikut UNBK

KEHENDAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pelaksanaan ujian nasional agar sebanyak 60%-nya dilaksanakan berbasis komputer (UNBK) akan sulit tercapai mengingat masih banyak sekolah di daerah tidak dilengkapi fasilitas komputer.

Pola pikir yang dilatarbelakangi sekolah perkotaan inilah yang masih sering dijumpai dan dijadikan gagasan dalam mengelola pendidikan nasional. Sekolah di beberapa daerah saat ditanyakan kesiap­annya dalam melaksanakan UNBK selalu beralasan fasilitas komputer yang minim bahkan tidak ada di sekolahnya sebagai kendala serius jika UNBK diterapkan seragam di semua sekolah menengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (NTT) Piter Manuk mengatakan pelaksanaan UNBK tidak mungkin diterap-kan masif di NTT tahun depan. Sampai akhir 2016, SMA dan SMK di NTT yang bisa mengelar UNBK baru mencapai 32 sekolah. Jumlah itu telah meningkat dari hanya satu sekolah pada 2015.

Namun, dari sisi jumlah sekolah di NTT yakni SMA berjumlah 488 sekolah dan SMK sebanyak 272 sekolah, penambahan tersebut masih dirasakan kurang. “Sarana dan prasarana sekolah di NTT untuk menunjang UNBK belum memadai,” ujarnya.

Dari Kota Cirebon dilaporkan, jumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK di Kota Cirebon hingga kini belum diketahui jumlahnya. Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Sri Wahyuning Hadi, kemarin, mengakui belum bisa memastikan berapa jumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK tahun depan.

Demikian halnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung yang menyatakan keterbatasan jumlah komputer di setiap sekolah menjadi kendala pelaksanaan UNBK.

Kadisdik Kabupaten Bangka Padli mengatakan jumlah komputer yang ada di seluruh sekolah pada jenjang SMA ­sederajat hanya berkisar antara 20-40 komputer. Selain itu, diakui pelaksanaan UNBK baik tingkat SMP maupun SMA di Bangka, masih di bayang-bayangi permasalah listrik yang sering padam, sehingga pihak sekolah tetap harus menyediakan genset.

Pinjam
Untuk menyiasati minimnya fasilitas komputer di daerah, beberapa sekolah menyatakan akan meminjam pihak sekolah lain. Namun demikian, secara teknis pengaturannya perlu dimatangkan terlebih dahulu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Hery Suliyanto mengatakan akan membuat regulasi untuk memaksimalkan penggunaan fasiltias lab komputer di seluruh sekolah di Lampung, baik tingkat SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK. Hal itu memungkinkan karena jadwal UN setiap tingkat pendidikan berbeda.

Melihat fasiilitas yang ada, pengamat pendidikan Lampung, Undang Rosidin menilai masih perlu bantuan dan pendampingan agar sekolah di Lampung siap menjalankan UNBK. Undang meminta pemerintah lebih mencermati kesesuaian jumlah komputer dengan jumlah siswa agar UNBK dapat dilaksanakan. Ia berharap UNBK dapat jadi solusi mengurangi kecurangan dan kebocoran soal dalam pelaksanaan UN. (Tim Media/H-1)

palce@mediaindonesia.com