Moratorium UN Ditolak Jurus Lain Digagas

PELAKSANAAN ujian nasional (UN) pada 2017 ditargetkan 60%-nya berbasis komputer untuk menghemat anggaran dan menekan angka kecurangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, kemarin.

Untuk mengejar target tersebut, Mendikbud meminta mencari kemungkinan penambahan komputer sehingga tidak perlu ujian berbasis kertas keseluruhan. "Saya meminta kepala dinas pendidikan di daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga bisa menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK)," ujar Mendikbud di hadapan seluruh kepala dinas yang diundang dalam rapat koordinasi tersebut.

Melalui pelaksanaan UNBK, Muhadjir meyakini akan ada efek berganda yakni bisa melakukan pemetaan sarana dan prasarana sehingga Kemendikbud bisa mengetahui berapa banyak kebutuhan komputer. "Tahun depan, penggunaan anggaran kita lebih banyak untuk infrastruktur," paparnya. Saat ini, sudah ada sekitar 12.058 sekolah dan madrasah yang siap melaksanakan UNBK.

Pelaksanaan UN 2017, nantinya juga diiringi dengan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Dia menjelaskan untuk USBN, mata pelajaran yang diujikan ialah mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN, ditambah pelajaran agama.

Pada kesempatan itu, Muhadjir mengimbau semua pihak agar mengedepankan aspek kejujuran pada saat pelaksanaan UN 2017. "Kita tahu sebelumnya banyak terjadi penyimpangan. Kali ini harus diselenggarakan dengan jujur," cetus dia.

Muhadjir mengaku sebelumnya Kemendikbud ngotot untuk melakukan moratorium UN. Penyebab utamanya ialah dampak negatif pelaksanaan UN, yang mereduksi nilai pendidikan serta menyebabkan banyak siswa yang tidak jujur karena lingkungan yang mendukungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan UN tetap berjalan dan meminta Mendikbud untuk mengkaji ulang moratorium. Beberapa perbaikan di antaranya terkait perlunya peningkatan kompetensi guru yang telah disertifikasi. Penyempurnaan juga dilakukan dalam hal ujian sekolah yang nantinya ada kisi-kisi nasional.

Persiapan
Menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut, Kemendikbud menyatakan persiapan UN juga sudah dilakukan. "Sudah 100%, jadi tinggal jalan saja," ucap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno selepas rakor UN.

Secara khusus, Totok meminta agar setiap sekolah yang sudah memiliki infrastruktur komputerisasi agar melaksanakan UNBK. Pasalnya, cara tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek untuk mencegah kebocoran soal dan kecurangan yang menahun.

Totok mencatat, 90% SMA dan SMK di Indonesia dinilai sudah mumpuni untuk menjalankan UNBK. Adapun untuk mencegah kecurangan, Kemendikbud akan memetakan masalah yang selama ini terjadi dengan Itjen Kemendikbud.

Dijelaskan pula, ada perbedaan pada pelaksanaan USBN. Kemendikbud akan memberikan 20%-25% soal yang dapat dijadikan acuan pembuatan soal oleh para guru. "Jadi ada pemberdayaan organisasi profesi semacam Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Guru kan perlu tandem untuk membuat soal yang baik, jadi ada proses saling mengoreksi," pungkasnya. (H-1)