Dukung Pembangunan Infrastruktur, Indonesia Butuh 96 Ribu Insinyur

INDONESIA memerlukan 96.000 insinyur pada 2019 guna mendukung proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah.
Saat ini, Indonesia hanya memiliki 3.690 insinyur per satu juta penduduk. Hal itu masih kalah jika dibandingkan dengan Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sementara untuk kualifikasi diploma (D3) dibutuhkan 117.000 pada tahun
yang sama.

Demikian dikemukakan Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Ghufron Mukti, dalam diskusi bertajuk 'Meningkatkan Sumber Daya Iptek untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan' di Jakarta, Selasa (20/12).

Ali Ghufron yang juga Guru Besar Universitas Gadjah Mada menjelaskan, tanpa ketersediaan insinyur dalam jumlah memadai, Indonesia akan kesulitan berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena itu, pemerintah menargetkan agar pada 2025 nanti, setidaknya 25% mahasiswa menempuh kuliah di fakultas teknik.

Saat ini, jumlah mahasiswa teknik hanya 16,1% dari total jumlah mahasiswa atau sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa jurusan ilmu sosial yang mencapai 50,7%.

“Jika kita ingin percepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing, kita mesti memperbanyak sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan,” kata mantan Wakil Menkes ini.

Diskusi tersebut juga menghadirkan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Sinthya Roesly dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Hermanto Dardak. Menurut Ghufron, pada 2019 nanti, Indonesia hanya memiliki sekitar 20.000 insinyur yang benar-benar bekerja di bidangnya.

Saat ini terdapat 15 bidang teknik yang tersedia di Indonesia dengan teknik kelautan dan planologi paling kecil peminatnya. Bahkan, teknik elektronika dan perminyakan memiliki tingkat pertumbuhan jumlah insinyur sangat kecil. Teknik dirgantara malah tidak terdata peminatnya.

Hermanto mengatakan, dalam membangun infrastruktur tidak fokus menambah jumlahnya saja, tetapi terutama adalah modelnya dalam mendukung pengembangan SDM ke depan. Ia berharap pembangunan infrastruktur dengan target membangun kota-kota baru yang ditata dan dikelola menjadi kota modern.

Hal ini telah dilakukan Jepang yang membangun jalur transportasi Tokyo-Ozaka, Amerika Serikat yang membangun jalur transportasi Boston-Washington, dan India yang membangun jalur transportasi Delhi-Mumbai. Pembukaan kawasan ekonomi yang tertata dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jika kotanya nyaman, ke mana-mana efektif dan efisien, itu akan meningkatkan daya saing kita ke depan,” ujar Hermanto.

Ia mengungkapkan, 75% ekonomi Indonesia saat ini masih tergantung masyarakat perkotaan, terutama DKI Jakarta. Jika tidak dicari langkah yang strategis untuk membangun kekuatan ekonomi baru di kota-kota baru, akan sulit bagi Indonesia beberapa tahun ke depan. Sebab itu, Indonesia perlu menyiapkan SDM yang mumpuni.

Sementara Sinthya Roesly mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenristekdikti dalam rangka percepatan pembangunan SDM bidang teknik tersebut. (RO/OL-4)