MUI Diminta Keluarkan Fatwa yang tidak Meresahkan

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tidak mengeluarkan fatwa yang meresahkan masyarakat.

Baru-baru ini, aksi sweeping anarkis terjadi di Solo, Jawa Tengah terkait fatwa MUI dalam penggunaan atribut natal.

"Fatwa yang dikeluarkan jangan sampai menimbulkan keresahan dan problem," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurutnya, pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah fatwa harus melihat berbagai aspek. Terlebih Indonesia saat ini menjadi contoh negara dunia dalam mewujudkan toleransi antarumat beragama.

"Sekarang kita sedang membangun toleransi antarumat beragama, antarsuku, antarras, itu semua sudah menjadi satu modal bagi bangsa untuk bagaimana kita bersatu dan mempertahankan persatuan itu untuk kini dan masa datang," tuturnya.

Oleh sebab itu, koordinasi antara MUI, Kementerian Agama, dan Kepolisian RI juga diperlukan agar menghasilkan fatwa yang mengandung kebaikan bagi seluruh masyarakat.

"Untuk kawan-kawan MUI, seyogyanya kalau mengeluarkan fatwa dikoordinasikan dengan Menteri Agama dan kepolisian agar fatwa yang dikeluarkan betul-betul menghasilkan kebaikan," tandas Wiranto.

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan Nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan nonmuslim.

Fatwa tersebut mengakibatkan sekelompok massa melakukan aksi sweeping disertai dengan perusakan di Restoran Social Kitchen, Solo, pada Minggu (18/12).

Puluhan orang datang mengendarai motor dan langsung masuk dan berlanjut melakukan perusakan barang dan memukuli sejumlah pengunjung restoran. Beberapa pengunjung sempat dibawa ke rumah sakit. (MTVN/OL-3)