Pakar Sesalkan Ujian Nasional Berlanjut

KEPUTUSAN pemerintah menolak usulan moratorium ujian nasional (UN) yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memilih tetap melanjutkan UN pada 2017 dinilai sebagai langkah mundur dan lebih didominasi pemikiran romantisme masa lalu.

"Saya pikir alasan untuk mempertahankan dan memberlakukan UN lebih bersifat romantisme dan berpegang pada teori lama tentang perlunya ketegangan dalam pembelajaran. Juga tidak didasarkan pada pengetahuan empiris yang terjadi di lapangan dalam pendidikan kita," kata pengamat pendidikan M Abduh Zen saat menjawab pertanyaan Media Indonesia, malam tadi.

Abduh menyatakan tidak melihat adanya relevansi yang signifikan tentang keberadaan UN yang setiap tahun digelar dengan upaya peningkatan mutu. Dijelaskan pula, parameter pengukuran yang menjadikan kualitas pendidikan antardaerah, misalnya, angka 7 di Papua dan Jakarta menjadi sama sudah ditetapkan kurikulum dan kompetensi lulusan. "Standar kualitas seperti itu secara filosofis tidak pernah ada dan tidak perlu," tandasnya.

Abduh mengatakan romantisme masa lalu yang dimaksud ialah para penggagas UN saat masih bersekolah yang mengalami ujian negara. Pengetahuan empiris di lapangan tidak mereka saksikan bagaimana kecurangan tetap terjadi dan drilling soal serta guru terpasung dalam pembelajaran.

Saat menyinggung hasil PISA 2015, Abduh menilai Indonesia memang punya sedikit peningkatan, tetapi tidak terkait dengan kebijakan UN. Salah satu indikator dalam PISA ialah terkait dengan higher order thinking, yang menuntut kemampuan murid bernalar, yang dalam teori pembelajaran memerlukan suasana yang dialogis. "UN membuat pembelajaran sangat terkungkung," pungkasnya.

Pendapat senada dikemukakan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti, yaitu keputusan presiden tidak sesuai dengan janji kampanye Nawa Cita terkait dengan pendidikan.(Bay/*/H-1)