Pemerintah Tetap Lanjutkan UN

PEMERINTAH memastikan ujian nasional (UN) tetap dilaksanakan dengan alasan masih penting sebagai tolok ukur pendidikan, terutama untuk mengukur kualitas dan kemampuan pelajar Indonesia.

Kepastian berlanjutnya UN muncul setelah berlangsungnya rapat terbatas evaluasi UN di kantor Presiden Joko Widodo.

"Saya ingin menyampaikan hasil laporan PISA (Program for International Student Assessment) oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Presiden, laporan PISA menunjukkan kenaikan prestasi Indonesia di bidang sains, membaca, dan matematika sejak 2003 hingga 2015.

Jika tren itu berlanjut, kata Jokowi, pendidikan di Indonesia pada 2030 bisa setara dengan negara di OECD.

Jokowi pun meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mempertimbangkan laporan PISA.

Dia ingin keadaan pendidikan Indonesia terus membaik.

"Karena kalau kita lihat di negara-negara lain justru mengalami penurunan skor. Akan tetapi, di Indonesia justru skornya naik. Ini sebagai salah satu pegangan," kata Presiden.

Sebelumnya, rencana moratorium UN disampaikan Mendikbud dengan dasar UN tidak efektif dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia.

UN juga membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya difokuskan pada mata pelajar yang diujikan.

Perbaikan kisi-kisi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan keputusan mempertahankan UN bukan berarti tanpa langkah perbaikan.

Kemampuan guru-guru yang telah tesertifikasi, misalnya, akan ditingkatkan lagi demi memastikan capaian siswa pada UN meningkat.

"Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru," kata dia.

Selain itu, Pramono menyampaikan akan ada perbaikan terkait dengan kisi-kisi nasional untuk memastikan siswa siap menghadapi UN.

Dalam kegiatan belajar mengajar, kisi-kisi umumnya berupa latihan soal berisi hal-hal yang diprediksi akan diujikan.

"Harapannya ujian nasional ini bisa untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," papar Pramono.

Ia menambahkan, selain pembangunan gedung sekolah, diperlukan pemerataan pendidikan.

"Tadi diperlihatkan ternyata kalau UN tidak dijalankan, akan bisa menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah bagus dan tidak bagus terutama antara Jawa dan luar Jawa," ujarnya.

Menteri Muhadjir enggan mengomentari keputusan itu.

Sebagai pembantu presiden, ia menegaskan akan melaksanakan putusan tersebut.

Terkait dengan peningkatan kualitas guru, ia mengatakan sejumlah pelatihan akan digelar untuk memperbaiki standar tenaga pendidik.

"Temasuk melibatkan guru membuat soal dengan menggunakan standar nasional di bawah kendali BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan bimbingan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan). Untuk konten, nanti diarahkan P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)," tandas dia. (Mtvn/X-11)