Penurunan Anggaran KPPPA Diantisipasi

UNTUK menyongsong 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyiapkan strategi demi menghadapi kemungkinan penurunan anggaran KPPPA dari APBN yang ditaksir bakal mencapai Rp200 miliar.

Sekretaris Menteri PPPA Wahyu Hartomo mengatakan alokasi dana APBN untuk KPPPA tahun depan sekitar Rp523 miliar. Direncanakan, 70% dari dana tersebut akan difokuskan untuk program-program pencegahan kekerasan serta perlindungan perempuan dan anak.

"Anggaran kita memang akan diturunkan dari sekarang Rp700-an (miliar), tapi kita harus tetap fokus. Bukan kita saja kok, semua kementerian juga," ujarnya di sela acara Media Gathering Forum Wartawan Peduli Perempuan dan Anak di Bogor, Jawa Barat, kemarin (MInggu, 18/12).

Ia mengakui persoalan pe-rempuan dan anak bukanlah perkara yang mudah diatasi. Minimnya anggaran yang ada dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan satuan pe-tugas (satgas), khususnya yang ada di daerah.

Selama ini pemerintah hanya menggelontorkan dana dekonsentrasi sebesar Rp246 miliar yang di dalamnya mencakup biaya operasional satgas. Dana tersebut diserahkan langsung kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) yang ada di setiap daerah di Indonesia.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa kita naikkan jadi 2,5 kali lipat untuk memacu kinerja Badan PP dan PA agar semakin baik," cetusnya.

Selain itu, lanjut Wahyu, pihaknya terus berupaya agar tahun depan KPPPA bisa naik gugus. Dari yang saat ini gugus 3 (kementerian koordinatif) menjadi gugus 2 (kementerian operasional). "Dengan demikian, nantinya bisa lebih leluasa untuk melayani masyarakat."

Dalam kesempatan sama, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KPPPA Hasan mengatakan pihaknya akan menghidupkan kembali Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang vakum sejak 2012. (Mut/H-3)