Limbah Industri dan Rumah Tangga Cemari Teluk Jakarta

19/12/2016 00:30
Limbah Industri dan Rumah Tangga Cemari Teluk Jakarta
(ANTARA/WAHYU PUTRO A)

KAWASAN Teluk Jakarta menjadi lokasi akhir dari berbagai macam limbah yang datang dari 13 sungai di Ibu Kota.

Tingkat pencemaran di kawasan tersebut terus meninggi dari tahun ke tahun.

"Kualitas air di kawasan Teluk Jakarta masih relatif sama dari tahun ke tahun," ujar Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Heru Waluyo, Sabtu (17/12).

Ia memaparkan pencemaran di Teluk Jakarta dibagi menjadi dua.

Pertama, point sources (limbah industri) yang sumbernya tetap.

Kedua, nonpoint sources (limbah domestik rumah tangga) yang sumbernya bisa datang dari mana saja.

Untuk nonpoint sources tersebut, Heru meng-akui sangat sulit untuk mendeteksinya karena titik-titik sumber pencemaran tersebar di permukiman.

Pencemaran point sources juga terbagi dua, yakni dari limbah organik sekitar 52,9 ribu ton dan limbah anorganik 24 ribu ton.

Untuk limbah nonpoint sources, jenis organik sekitar 10,9 ribu ton dan anorganik 9,8 ton. Tumpukan limbah itu dihitung pada November 2015 lalu.

"Jika dibandingkan dengan Teluk Semarang dan Teluk Benoa, pencemaran Teluk Jakarta jauh lebih parah."

Kampanye Laut Greenpeace Arifsyah Nasution menyatakan hingga saat ini belum terlihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk membangun penghalang air agar sampah dari sungai tidak terbuang ke lautan apabila banjir terjadi.

Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah tidak pernah menyasar persoalan mendasar terkait dengan sampah di Jakarta.

Riset yang dilakukan Greenpeace menunjukkan sampah-sampah plastik di Teluk Jakarta dan terdampar di beberapa pulau sekitar merupakan sampah jenis plastik kemasan konsumsi masyarakat Jakarta.

"Jadi, bukan hanya masyarakat yang perlu diedukasi, produsen tidak boleh mele-pas sampah kemasan produk mereka begitu saja. UU No 18/2008 telah memandatkan pada produsen untuk bertanggungjawab pada sampah mereka. Ini tidak dijalankan dan pemerintah membiarkannya," tutupnya. (Ric/H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Vicky
Berita Lainnya