Eliminasi Kemiskinan dari Pinggiran

SETAHUN sudah Kabinet Kerja menjalankan program kerja mereka, terutama yang tertuang dalam Nawa Cita yang dicanangkan Jokowi-JK pada Oktober 2015. Setiap kementerian langsung bergegas melaksanakan target-target yang tertuang dalam Nawa Cita itu, termasuk pula Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk melihat sejauh mana berbagai program yang mendukung target Nawa Cita tersebut, wartawan Media Indonesia Fetry Wuryasti mewawancarai Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di sela kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini. Berikut wawancaranya.

Seperti apa sebenarnya tugas Kemensos terkait dengan Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo?
Dalam Nawa Cita, Kemensos diminta untuk membangun Indonesia dari desa dan pinggiran. Kalau menurut saya, itu beririsan dengan seluruh tugas kementerian. Kementerian Sosial, saya kira, inti atau core-nya, dimulai dari program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 8% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Kini memang baru tercakup 5%. Namun, akan ditambah pada APBNP 2015 menjadi 8%. Insya Allah, November ini masuk diperluas jadi 8%. Pada 2016, insya Allah penerima ini akan menjadi 11%.

Termasuk dari sisi pengentasan kemiskinan, saya punya mimpi kita punya center of action di bidang ini yang dikomandani secara khusus oleh dirjen penanganan fakir miskin.

Kemudian, bagaimana upaya Kemensos menjangkau orang-orang dengan status ekonomi terendah?
Kami melakukan penyisiran. Saya yakin di antara rumah-rumah yang layak huni, biasanya ada rumah yang sangat tidak layak huni dan keluarganya dengan status sosial ekonomi terendah. Itulah yang disasar dalam PKH.

Bagaimana menyisirnya? Kami lakukan program ini dengan pendampingan, dengan pendamping yang direkrut secara daring dan nasional. Syaratnya harus orang lokal.

Apa saja yang diberikan pemerintah kepada penerima PKH tersebut?
Pada dasarnya, tiap penerima PKH ingin diutamakan fungsi pelengkapnya. Jika rumah mereka belum layak huni, dipastikan pada tahun ke-3 mendapat program rumah layak huni. Kalau mereka memiliki usaha, pastikan pada tahun ke-4 mendapatkan bantuan usaha dalam intervensi program Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Sementara itu, tahun ke-5 merupakan persiapan menjadi keluarga mandiri serta tahun ke-6 diwisuda menjadi keluarga mandiri.

Terkait program kartu keluarga sejahtera (KKS) sendiri sejauh ini sudah seperti apa?
Kemensos sudah mencairkan dana kepada penerima KKS sejak satu April 2015. Kalau kartunya, baru sekitar 26%, tetapi terus berlanjut, data masuk, kartu dicetak dan kemudian dibagikan. Distribusinya semuanya melalui PT Pos Indonesia. Untuk daerah dengan kesulitan penjangkauan tertentu, PT Pos memang harus koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota sampai mereka siap baru mereka kirim. Namun, semua uang di dalam koordinasi PT Pos Indonesia. Tak ada melalui aparat dan kelompok, dan langsung ke penerima.

Bagaimana upaya Kemensos membangun Indonesia dari desa dan daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T)?
Saya mengembangkan desa sejahtera mandiri (DSM). Berdasarkan rapat koordinasi di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada 9.000 desa tertinggal yang akan dimandirikan. Dari 9.000 desa yang harus ditangani 17 kementerian lembaga, saya bilang Kemensos akan ambil 100 desa pada 2015. Sebab, memang tidak ada anggaran secara khusus, tetapi fokus program kami di desa-desa tertentu itu.

Program Kemensos lain terkait masalah konflik sosial seperti apa?
Untuk masalah ini, saya baru mengomunikasikan secara intensif dengan menteri dalam negeri agar dinas sosial melakukan fungsi tunggal. Bila dinas sosial menjalankan fungsi tunggal, struktur akan menjadi besar, dan fungsi pun akan sangat banyak yang bisa dikover di situ, termasuk dalam mengatasi benih-benih konflik sosial yang ada di masyarakat.

Mengenai rehabilitasi sosial, bagaimana keterlibatan Kemensos?
Bila hubungannya dengan rehabilitasi sosial, Kemensos membawahkan 119 institusi penerima wajib lapor (IPWL) untuk rehabilitasi sosial 10 ribu korban penyalahgunaan narkoba. Total 119 IPWL ini bisa menampung 10.875 pecandu narkoba. Sebanyak 700 pekerja sosial dan 500 konselor adiksi juga telah disiapkan.

Terakhir, saya perhatikan Anda sering mengunjungi gudang logistik beras di daerah, apa sebenarnya yang dituju?
Mengenai beras miskin, saya minta nama itu diubah jadi beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Kenapa saya banyak lakukan kunjungan ke Bulog di daerah? Saya ingin memastikan stoknya aman atau tidak, dengan mengecek langsung ke daerah. Saya tidak akan mau diwawancara mengenai beras saat saya tidak ada di gudang atau di lokasi distribusi beras. (H-2)