Moratorium UN Tunggu Sikap Jokowi

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap berharap moratorium ujian nasional (UN) diberlakukan. Meski demikian, pemberlakuan mo­ratorium UN menunggu keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo.

“Wong itu sudah diusulkan. Tapi sa­ya kan pembantu Presiden, saya ter­­serah Presiden,” tegas Mendikbud Muhadjir Effendy seusai acara dis­­kusi pendidikan yang digelar Fraksi Golkar di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Sesuai rencana, keputusan resmi pemberlakuan moratorium UN terlebih dahulu dibahas dalam rapat kabinet terbatas lanjutan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Terkait dengan polemik masih adanya pejabat pemerintah yang tidak setuju mo-ratorium UN, Muha­djir menjelaskan usulan Kemendikbud yang disampaikan ke Presiden didasari kajian mendalam dan sudah disampaikan juga kepada Komisi X DPR.

“Saat ini tinggal menunggu keputusan akhir setelah Presiden meminta ada pendalaman. Saya profesional saja. Setelah kita kaji dan sampaikan ke Komisi X lalu mayoritas sudah oke, diajukan ke Presiden pada rapat paripurna, lalu kesimpulan,” imbuh dia.

Secara terpisah, Kepala Badan Pe­nelitian dan Pengembangan (Ba-litbang) Kemendikbud Totok Supra-yitno menyampaikan ada beberapa opsi jika moratorium UN tidak jadi dilaksanakan. Salah satu menyiapkan ujian nasional berbasis kompu­ter (UNBK). “Kami masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan,” ujarnya.

Menurut Balitbang, UNBK dapat mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi ketimbang penyelenggaraan UN yang konvensional menggunakan lembar (kertas) soal.

Di tengah belum jelasnya keputusan moratorium UN, pemerintah telah mengalokasikan dana UN sebesar Rp500 miliar untuk APBN 2017. Totok menyampaikan, kalau monatorium UN dilaksanakan, anggaran tersebut mungkin dialokasikan untuk peningkatan standardisasi sekolah.

Dukungan
Sambil menunggu keputusan presiden soal moratorium UN, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan dukungan mereka. Sekjen FSGI Retno Listyarti mengungkapkan dia bersama Dewan Pengawas FSGI Itje Chodidjah dan Doni Koesoema telah beraudiensi dengan Mendikbud di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (13/12). Audiensi dengan Staf Kepresidenan dijadwalkan hari ini.

Dikatakan, FSGI akan berdialog dengan Staf Ahli Presiden Bidang Pendidikan sekaligus menyampaikan surat masukan dan dukungan moratorium UN dengan melampirkan hasil kajian tentang sejumlah alas­­an UN harus dimoratorium kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.

“FSGI sangat berharap pada rapat terbatas kabinet berikutnya Presiden dapat memutuskan UN dimoratorium,” kata Retno, kemarin

Pertemuan FSGI dengan Mendikbud merupakan inisiatif FSGI untuk memberi masukan dan dukungan kepada Kemendikbud yang akan melakukan moratorium UN mulai 2017.

Ia menjelaskan uraian Mendikbud mencerminkan tahapan dan langkah yang sudah siap dalam moratorium UN dan menggantinya dengan ujian sekolah berstandar nasional. Hemat dia, Kemendikbud telah menyiapkan pengganti UN dengan mengajukan USBN meski disadari belum ideal saat ini. Itu program perantara menuju hal yang ideal. (Bay/DW/H-1)

indriyani@mediaindonesia.com