FSGI Dukung Moratorium Ujian Nasional

GUNA mendukung pelaksanaan moratorium Ujian Nasional (UN), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) roadshow dan beraudiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki serta Staf Ahli Presiden Bidang Pendidikan.

Sekjen FSGI Retno Listyarti mengungkapkan, ia bersama Dewan Pengawas FSGI Itje Chodidjah dan Doni Koesoema telah beraudiensi dengan Mendikbud Muhadjir Effendy di Kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa (13/12), sedangkan audiensi dengan Staf Kepresidenan dijadwalkan Kamis (15/12).
Dikatakan, FSGI akan berdialog dengan Staf Ahli Presiden Bidang Pendidikan sekaligus menyampaikan surat masukan dan dukungan moratorium UN dengan melampirkan hasil kajian tentang sejumlah alasan UN harus dimoratorium kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

"Kami sekaligus menyampaikan maksud FSGI dapat beraudiensi dengan presiden. FSGI sangat berharap pada rapat terbatas kabinet berikutnya, presiden dapat memutuskan UN di moratorium," kata Retno melalui keterangan tertulis kepada media, Selasa (13/12).

Sedangkan pertemuan FSGI dengan Mendikbud, lanjut Retno, merupakan inisiatif FSGI memberi masukan dan dukungan pada Kemendikbud yang akan melakukan moratorium UN mulai tahun depan (2017).

"Seluruh masukan disambut baik Mendikbud. Pertemuan sangat cair dan lebih kepada tukar pikiran dan saling menguatkan," cetusnya.

Ia menjelaskan, uraian Mendikbud pada audiensi itu mencerminkan tahapan dan langkah yang sudah siap dalam melakukan moratorium UN dan menggantinya dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Selain itu, ungkap Retno, pihaknya mendapat informasi tambahan bahwa lelang percetakan soal dan lain-lain belum dilakukan hingga akhir 2016.

"Jika UN tetap dipaksakan malah akan bermasalah. Sekarang sudah akhir tahun anggaran, jika dipaksa lelang malah akan bermasalah secara pertanggungjawaban keuangan atau anggaran," cetusnya.

Hemat dia, Kemendikbud telah menyiapkan pengganti UN dengan mengajukan USBN, meski disadari hal ini belum ideal saat ini. Namun, itu merupakan program perantara untuk menuju hal yang ideal.

Terkait standar nasional terendah yakni guru, lalu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), urai Retno, Mendikbud ternyata telah menyadari berdasarkan data dan pemetaan masalah yang disampaikan Balitbang Kemendikbud. Hal itu lah yang akan dibenahi saat ini.

"Sebab itu, UN perlu dimoratorium guna memberikan waktu kepada pemerintah melakukan pembenahan. Bahkan, Kemendikbud juga sudah melatih sebagian guru untuk melakukan penilaian yang benar dan membuat soal yang benar," ujar mantan Kepala SMA Negeri 3 Jakarta ini

Terkait pendanaan UN yang sudah ada dalam APBN jika moratorium UN jadi dilaksanakan, Retno berpendapat dana UN yang dianggarkan tiap tahun hendaknya dialokasikan untuk pembiayaan pencapaian standar kompetensi pendidik dan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, terutama pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.

Sebaliknya jika UN tetap dilanjutkan dengan menggunakan UN Berbasis Komputer (UNBK), menurut dia, juga berisiko. Pasalnya, penerapan UNBK baru sebagian kecil sekolah yang sanggup memenuhi sarana dan prasarananya.
"Mayoritas sekolah justru dengan ujian berbasis kertas," pungkasnya. (RO/OL-4)