Moratorium UN Dibahas Ulang

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air seharusnya lebih fokus dan mendesak pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, bukan hasil UN.

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu hasil keputusan pemerintah yang akan menggelar rapat terbatas (ratas) kedua tentang kepastian moratorium ujian nasional. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Rabu (7/12), ada kesan pemerintah, dalam hal ini Wapres Jusuf Kalla, menolak usulan moratorium UN yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, hal tersebut dibantah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemarin.

Menurut Pramono, hal yang berkaitan dengan evaluasi UN belum diputuskan dalam rapat tersebut. Dia menjelaskan, pada saat rapat evaluasi UN sebelumnya masih ada perbedaan pandangan di antara para pejabat negara terkait dengan bagaimana anak didik di Indonesia dipersiapkan agar bisa bertarung dalam kompetisi global. Dalam menyikapi hal tersebut, menurut Pramono, Wapres Jusuf Kalla meminta usulan moratorium UN untuk dievaluasi kembali.

"Memang UN ini dimulai ketika Wapres menjadi Menko Kesra di era Bu Megawati, sehingga beliau sangat memahami ini," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Hingga pada penghujung rapat paripurna tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Mendikbud untuk mendalami berbagai masukan. Ditegaskan Pramono, Presiden masih menunggu laporan lanjutan dari Mendikbud di rapat berikutnya.

"Kebijakan UN tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, gegabah. Harus dilakukan secara mendalam, maka untuk itu perlu ada ratas sekali lagi," ucapnya. Sementara itu, pihak Kemendikbud menyatakan telah menyiapkan dua skenario sebagai antisipasi hasil ratas lanjutan tentang moratorium UN.

"Kami menunggu saja hasil ratas berikutnya," kata Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad, tanpa merinci dua skenario yang dimaksud itu, kemarin. Kabalitbang Kemendikbud Totok Suprayitno pun menyatakan hal yang sama.

"Kami tetap berikhtiar dan bersiap untuk dua skenario. Mendikbud akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden," jawab Totok.

Akreditasi sekolah

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM) menyatakan telah mengakreditasi sebanyak 51.013 sekolah dan madrasah. Hasilnya, capaian peringkat A dan B sebanyak 90,9%, peringkat C dan tidak terakreditasi (TT) 9,1%.

Kepala BAN SM Abdul Mu'ti menjelaskan hasil itu menunjukkan pada umumnya sekolah dan madrasah telah berakreditasi A dan B. Bila dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk memoratorium UN, menurut Mu'ti. sangat relevan karena belum semua sekolah dan madrasah terakreditasi A dan B. "Sejatinya moratorium UN bukan ranah kami.

Namun, hasil akreditasi ini dapat menjadi salah satu alasan yuridis bagi pemerintah memberi kewenangan hanya bagi sekolah yang terakreditasi sebagai penyelenggara UN," katanya pada konferensi pers Capaian dan Analisis Pemenuhan Standar Pendidikan Hasil Akreditasi Tahun 2016 di kantor Kemendikbud, Jakarta. Ditambahkan, penentuan kelulusan siswa sebenarnya sudah tidak melalui UN, tetapi ujian sekolah. (H-1)