Tidak Tumpang-tindih dengan Dokter Umum

KEKHAWATIRAN bahwa keberadaan dokter layanan primer akan tum­pang-tindih dengan dokter umum ditepis Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Pengembangan Dokter Layanan Primer (DLP).

Anggota Pokjanas DLP Judilherry Justam menjelaskan jika program DLP berjalan, dokter yang dibutuhkan pemerintah untuk ditempatkan di layanan primer sekitar 1.000 orang setiap tahunnya akan terakomodasi.

“Saat ini dokter umum ada sekitar 110 ribu orang. Kan tidak mungkin yang boleh praktik hanya DLP,” ujar Judilherry seusai rapat dengar pendapat dengan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan Program DLP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dari segi pelayanan kesehatan, DLP punya kewenangan dan kompetensi lebih jika dibandingkan dengan dokter umum. DLP sebagai gate keeper dengan kompetensi yang sudah ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan diharapkan dapat menekan rujukan ke rumah sakit dengan kendali mutu dan biaya. “DLP merupakan profesi yang mengisi kekosongan gap antara dokter biasa dan dokter spesialis,” terangnya.

Dokter yang telah menjalani internship dapat memilih ingin jadi dokter umum, DLP, atau spesialis. Apabila mereka mengikuti program DLP, secara jenjang setara dengan spesialis. Masa studi program DLP masih dalam tahap persiapan di beberapa universitas, rencananya tiga tahun.

Program DLP akan dibuka di 17 universitas yang fakultas kedokterannya terakreditasi A. Salah satu yang sudah menjalankan prodi itu ialah Universitas Padjadjaran, Bandung.

Di sisi lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih meminta pemerintah menjelaskan perbedaan kompetensi DLP dengan dokter umum.

“Saat ini belum didefinisikan dengan jelas. Kalau penekanan DLP ke arah preventif promotif penyakit untuk menurunkan rujukan ke RS, apakah harus melalui suatu pendidikan formal? Mengapa tidak menguatkan saja pendidikan dokter yang sudah ada dengan memasukkan kompentensi DLP ke dalam kurikulum,” tegas Sekjen IDI Adib Khumaidi, kemarin. (Ind/H-2)