UN Disarankan Digelar Setiap 3 atau 5 Tahun

PENOLAKAN terhadap moratorium ujian nasional (UN) yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu mengindikasikan UN bakal tetap dilaksanakan.

Jika tetap dilaksanakan, Dewan Penasihat Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan agar UN dilakukan secara berkala.

Menurut Dewan Penasihat FSGI Itje Chodijah, sebaiknya UN tidak diadakan setiap tahun, tetapi tiga atau lima tahun sekali.

Itu pun harus ditekankan bahwa hasil UN hanya untuk pemetaan, bukan penentu kelulusan.

"Kalau hanya untuk pemetaan tidak perlu setahun sekali. Fokusnya juga bukan pada hasil UN, melainkan kurikulum," ujar Itje saat konferensi pers Moratorium UN di Jakarta, kemarin.

Ia menilai kurikulum di Indonesia saat ini belum berorientasi pada standar kelulusan yang jelas.

Alhasil, sekolah tidak bisa mencantumkan kemampuan serta keterampilan siswa di luar akademik dan menjadikannya tolok ukur pembelajaran.

Selama ini, prestasi siswa hanya dilihat dari deretan angka hasil UN yang notabene bahkan tidak mampu membuktikan adanya peningkatan kualitas pendidikan.

Siswa jadi cenderung hanya ingin mengejar nilai UN yang tinggi.

"Jadi, daripada tiap tahun dilaksanakan tapi tidak ada hasilnya, lebih baik anggarannya dialokasikan untuk pembiayaan pencapaian standar kompetensi pendidik alias guru," tutur Itje.

Pasalnya, kemampuan guru di tiap-tiap sekolah berbeda.

Diperlukan adanya upaya pengembangan kapasitas guru agar sanggup mengajar siswa dengan standar dan fasilitas yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Sekjen FSGI Retno Lis-tyarti tetap mendukung moratorium UN.

Bahkan, pihaknya berencana menyampaikan hasil kajian UN serta rekomendasi mereka kepada Presiden Joko Widodo hari ini (Selasa, 13/12).

"Niatan pemerintah atau Kemendikbud untuk mengusulkan moratorium UN sangat dinantikan banyak pihak. Kami akan tetap perjuangkan itu," cetusnya.

Meski mendukung moratorium UN, FSGI tidak serta-merta mengiakan usulan Kemendikbud untuk mengganti dengan ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

"Sama saja kalau hanya sebatas memindahkan UN ke daerah melalui USBN. Masalahnya, kemampuan setiap sekolah di tiap daerah itu tidak sama."

Dikaji mendalam

Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam sepakat moratorium UN dikaji lebih dalam.

Wakil rakyat dari Fraksi Golkar tersebut berharap kajian dilakukan secepatnya, mengingat pelaksanaan UN sudah dekat.

"Pengkajiannya apakah selesai bulan ini atau tidak harus dilihat lagi," ujarnya di Surabaya, kemarin.

Ia menyampaikan itu saat rapat kerja dengan menteri terkait sebelum rapat terbatas.

Komisi X mendukung (moratorium), tapi tetap minta evaluasi dan tak tergesa-gesa memutuskan.

Mantan Ketua DPD I Golkar Jatim itu menegaskan bahwa adanya moratorium bukan berarti harus dihilangkan, melainkan bersifat sementara sambil dilakukan perbaikan.

Sebelumnya, Mendikbud Muha-djir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait dengan UN, yaitu penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah. (H-2)