Guru Besar Dukung Program DLP

KEPUTUSAN pemerintah untuk tetap menjalankan program studi Dokter Layanan Primer (DLP) di tengah masih adanya kontroversi, mendapat dukungan dari forum guru besar fakultas kedokteran. Namun, tidak dimungkiri, dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan kerja sama semua pihak terkait.

Forum Guru Besar dan Senior Fakultas Kedokteran Indonesia telah menyatakan sepakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan program DLP. Hal itu diungkapkan seusai rapat tertutup bersama Menteri Kesehatan di Jakarta, kemarin.

"Kita butuh pelayanan kesehatan berkelanjutan karena memang tantangannya sudah berubah. DLP juga tidak bisa sendiri, tetap harus ada kerja sama," ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Pradana Soewondo.

Menurutnya, kerja sama yang terjalin tidak hanya dari sisi pemerintahan, tetapi juga justru perlu diperkuat secara horizontal. Antara DLP dan dokter umum ataupun tenaga kesehatan lainnya harus berkoordinasi saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hanya dengan begitu, ungkap Pradana, program DLP yang digadang-gadang bisa menjadi solusi permasalahan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terwujud. Hal itu pun tentunya akan semakin mengangkat derajat kesehatan masyarakat.

Senada, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Atma Jaya Yuda Turana menilai kontroversi bukan halangan untuk tetap menjalankan program DLP yang merupakan amanat Undang-Undang No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran. "Yang penting fokus kita tetap pada tujuan akhir demi meningkatnya kualitas pelayanan di faskes tingkat satu," cetusnya.

Wahana pendidikan
Di sisi lain, Dekan FKUI Ratna Sitompul menekankan perlunya kerja sama dengan dinas kesehatan setempat agar proses pendidikan DLP bisa berjalan maksimal. Pasalnya, dibutuhkan wahana pendidikan seperti puskesmas yang bisa menjadi tempat praktik langsung peserta DLP. "Universitas tetap mencarikan, tapi kita tentu akan kerja sama dengan provinsi," tutur dia.

Lebih lanjut, di Jakarta sedikitnya sudah ada sekitar 900 puskesmas terakreditasi yang siap dijadikan wahana pendidikan DLP. Khusus FKUI ada tiga klinik pratama dengan beberapa dokter pembimbing di antara 150 yang sudah dilatih oleh Badan Pengembangan SDM Kemenkes.

Selain UI, Universitas Padjadjaran dan Universitas Lampung (Unila) antusias menyambut implementasi program DLP. Hingga kini sebanyak 17 universitas menunggu dikeluarkannya peraturan pemerintah yang bisa memperkuat pelaksanaan program studi DLP."Kami sudah siapkan anggaran untuk 300 kuota tahun depan," tandas Kapusrengun PPSDM Kesehatan, Ahmad Subagyo.

Dekan FK Unila Muhartono mengatakan Unila saat ini kebanjiran peminat program studi DLP seiring dibukanya prodi tersebut. "Banyak dokter minta bisa mendaftar di prodi DLP," kata Muhartono di Jakarta, kemarin. Para peminat dari kalangan puskesmas dan perusahaan yang ingin agar SDM kesehatannya memiliki kompetensi di bidang DLP.(H-1)