Dokumen Resmi Moratorium UN Disiapkan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penilaian Pendidikan serta Badan Penelitian dan Pengembangan sedang menyiapkan dokumen resmi moratorium ujian nasional (UN).

Hal itu guna memenuhi permintaan Komisi X dalam Rapat Kerja, minggu lalu, agar pemerintah segera melengkapi hasil kajian yang sudah ada.

Meskipun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menganggap bahwa permintaan tersebut masih belum benar-benar jelas. Utamanya menyoal poin mana saja yang dinilai kurang sehingga perlu dilengkapi menjadi satu dokumen resmi.

"Dari kita akan minta petunjuk lebih lanjut lagi, DPR maunya seperti apa supaya tidak terjadi kesalahpahaman," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (3/12).

Apalagi, ungkap dia, nantinya moratorium UN akan menjadi keputusan Komisi X DPR RI.

Menurutnya, tidak perlu tergesa-gesa karena ia pun tidak menargetkan agar dokumen resmi tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

Justru, Mendikbud meminta Kapuspendik dan Kabalitbang segera bisa melakukan dialog serta diskusi bersama Anggota Komisi X DPR RI terutama yang mengusulkan Kemendikbud lebih dulu menyerahkan dokumen resmi moratorium UN secara lengkap.

"Apa yang diminta masih kami kerjakan. Sekaligus perencanaan masa transisi," imbuh Kepala Pusat Penilaian Pendikan Nizam. (OL-3)