Korban Meninggal karena Asap Disantuni

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) meminta dinas sosial (dinsos) di wilayah terdampak bencana kabut asap untuk mengajukan bantuan santunan kematian (BSK) bagi warga mereka yang meninggal. "Kami sediakan dana santunan BSK ini masing-masing Rp15 juta. Untuk itu, Dinsos kami minta segera mengajukan data-datanya," ujar Mensos Khofifah Indar Parawansa melalui rilis yang diterima Media Indonesia, kemarin. Dijelaskan, bahwa BSK tidak berikan secara langsung dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui transfer yang dikirimkan kepada setiap rekening keluarga korban bencana kabut asap.

Hingga kemarin, pihaknya masih menunggu laporan dari ketujuh dinsos, yakni di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ia pun menerangkan, penanganan bencana kabut asap itu melibatkan banyak pihak. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Ketua Tim Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta wakilnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kami pastikan, Kemensos bergerak sesuai tusi (tugas pokok dan fungsi). Masing-masing kementerian atau lembaga bergerak sesuai tugasnya masing-masing," imbuhnya.

Selain BSK, Kemensos juga mengusulkan pemberian jatah hidup bagi warga yang terkena dampak kabut asap tersebut. Hal itu sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nantinya, kata Mensos, jatah hidup akan diberikan kepada pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) dengan masing-masing Rp10 ribu x 90 hari, jadi Rp900 ribu. "Perlu ditegaskan BSK dan jatah hidup sama sekali bukan kompensasi dari bencana kabut asap," tandasnya.

Sebelumnya, Mensos menegaskan bantuan jaminan hidup bagi warga yang terdampak kabut asap bukan kompensasi. "Saya ingin tegaskan ini bukan kompensasi, ini jadup," kata Mensos di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (10/10). Dia menjelaskan Kemensos bersama Bappenas sudah membuat konsep jadup tersebut dan saat ini tengah dihitung oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah berencana memberikan bantuan jadup kepada 1,44 juta warga pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) di enam provinsi yang terdampak kabut asap.