Peran Publik Cegah Kekerasan Rendah

TINGGINYA kasus kekerasan pada anak di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan kurangnya kepedulian publik. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia pernah menyatakan negara mengalami darurat kekerasan anak. Namun, kasus kekerasan anak terus terjadi.

Kasus terakhir terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Seorang anak perempuan ditemukan tewas dan tubuhnya dimasukkan ke kardus.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian saat jumpa pers di Kantor Polda Metro Jaya kemarin menyatakan Agus Dermawan (AD), tetangga korban, sebagai pelaku utama pembunuhan disertai kekerasan seksual.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Khrisna Murti, menambahkan kejadian tragis itu disebabkan begitu permisif orangtua membiarkan anak-anaknya bergaul dengan tersangka.

Dari hasil penyelidikan terungkap, anak-anak geng Boel Tacos yang seluruhnya berumur di bawah 14 tahun biasa disuruh menjaga warung, menikmati narkoba, dan menginap di bedeng milik AD di Rawa Lele. Namun, baik orangtua maupun pengurus RT dan RW tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik warung bedeng itu.

"Ini menunjukkan pelakunya sangat luar biasa dan begitu permisifnya orangtua membiarkan anaknya bergaul dengan tersangka," kata Khrisna.

Di tempat terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, membenarkan bahwa suburnya praktik kekerasan kepada anak karena rendahnya peran publik.

"Sayangnya masih banyak publik yang belum memiliki kesadaran bahwa kita sedang mengalami kegawatdaruratan tersebut," kata Yohana.

Psikolog anak Rosdiana Setyaningrum mengusulkan bahwa anak perlu diajari untuk mengatakan tidak kepada orang lain, termasuk melindungi area pribadi untuk tidak dipegang orang lain termasuk keluarga sendiri.

Komisi VIII DPR RI juga mengusulkan Kementerian PPPA harus punya data daerah rawan kekerasan anak untuk acuan membuat program perlindungan anak.

Pada bagian lain sejumlah daerah seperti di Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sukabumi mulai menguatkan jejaring untuk menolak kekerasan pada anak.

Sebelumnya kasus-kasus kekerasan pada anak tidak terungkap karena orangtua tidak melaporkan kepada aparat.