Daerah Bersiap Moratorium UN

RENCANA pemerintah untuk memoratorium ujian nasional (UN) disambut positif beberapa daerah. Namun demikian, pusat juga diingatkan untuk konsisten dalam upaya membenahi pendidikan nasional, misalnya tidak dengan mudah mengubah kebijakan strategis yang sudah berjalan sebelumnya.

Demikian benang merah dari beberapa kepala daerah yang dikonfirmasi terkait dengan wacana memoratorium UN yang nantinya akan berdampak langsung di daerah. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, misalnya mengaku masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan penerapan moratorium.

"Kalau saya mau, jangan terlalu banyak berubah-ubah karena menyesuaikan silabus. Biarkan sekolah sendiri membina kreativitas dan karakter siswa untuk mengambil keputusan sendiri. Yang paling utama adalah didorong oleh karakter," serunya. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, menegaskan juklak dan juknis tersebut hal penting karena dengan adanya moratorium akan berdampak yang dihasilkan, dan berimplikasi pada ijazah dan penilaiannya.

Pendapat senada disampaikan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pria yang baru saja mendapatkan penghargaan Dwidja Praja Nugraha dari Pengurus Besar PGRI itu bahkan mengaku sudah lama menginginkan penghapusan UN. "Saya sudah lama mengusulkan penghapusan UN karena saya kira UN itu tidak sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia," kata Dedi di Purwakarta.

Karakteristik Indonesia yang plural, menurut Dedi, butuh formulasi pendidikan yang komprehensif sehingga standardisasi kualitas pelajar tidak bisa menggunakan kriteria yang sama. "Sudah seharusnya penentuan kelulusan ada pada guru yang sehari-hari mengajar, bukan pada pemerintah. Indikatornya cukup dua hal saja, pertama penilaian budi pekerti dan yang kedua keahlian siswa," pungkasnya. (LN/RZ/H-1)