Komisi X Nilai Perlu Raker untuk Putuskan Moratorium UN

WAKIL Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X harus melakukan rapat kerja untuk memutuskan rencana moratorium ujian nasional. Sebab, masalah ini menyangkut sistem pendidikan dari dasar hingga menengah atas.

Sutan menambahkan, neraca pendidikan sekolah yang ada di Indonesia tidak sama. Oleh karena itu, alangkah elok jika pemerintah dan DPR duduk bersama sebelum memutuskan rencana ini.

"Sebaiknya kami sebagai Komisi Pendidikan harus melaksanakan raker dulu, hal ini sudah saya sampaikan juga berkali-kali, karena UN telah dianggarkan dalam APBN 2017," kata Sutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

DPR sepakat jika pemerintah menilai ujian nasional tidak punya banyak manfaat. Apalagi, UN selama ini hanya dijadikan alat pemetaan, bukan lagi syarat kelulusan.

Tapi, kata dia, pemerintah seharusnya mendengar pendapat daerah terkait kasus ini. Belum lagi, pemerintah daerah selama ini sudah ditekan untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer.

"Oleh karenanya, kami setidaknya meminta agar ada rembuk nasional," kata dia.

Dalam rembuk nasional, pemerintah bersama DPR akan mendengarkan pendapat daerah.

Jika seluruh pihak berpendapat UN memiliki banyak manfaat, kata dia, berarti hal itu dapat meningkatkan pendidikan ke depan.

"Karena kita ketahui pendidikan kita butuh peningkatan mutu yang terus menerus," kata dia.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Kata dia, Presiden Jokowi setuju dengan wacana itu.

Pelaksanaan moratorium pun tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres) diterbitkan. Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir pun telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini pun ditargetkan terealisasi pada 2017. (MTVN/OL-3)