Keputusan Moratorium UN Dinilai Tepat

PEMERINTAH berencana moratorium ujian nasional (UN) dan mengembalikan pelaksanaan ujian kelulusan siswa ke pemerintah daerah. Keputusan itu dinilai tepat dan tidak membebankan daerah.

"Justru akan lebih sesuai, kalau bagi saya harusnya memang di satuan pendidikan, di sekolah," kata pengamat pendidikan Budi Trikorayanto, Senin (28/11).

Budi mengatakan penyerahan pelaksanaan ujian kelulusan ke daerah adalah tindakan tepat. Karena satuan pendidikan daerah dan sekolah dinilai lebih mengenal potensi dan kemampuan yang dimiliki siswa.

Lagipula, pelaksanaan ujian nasional selama tiga hari untuk menentukan kelulusan siswa dinilai tindakan yang keliru. Apalagi, pelaksanaan UN rentan dengan kecurangan yang dilakukan oknum siswa dan guru.

Budi menilai, tidak hanya ke daerah, pelaksanan ujian kelulusan harusnya diserahkan ke sekolah.

"Yang tahu anak didik itu kan pendidiknya, sekolahnya," kata dia.

Jika negara masih ingin memberlakukan pengakuan secara nasional, siswa dapat mengikuti ujian pengakuan secara sukarela. Program ini dapat diberlakukan seperti pengambilan ujian bahasa, serupa TOEFL atau IELTS.

"Secara opsional saja, terserah anaknya (siswa)," pungkas Budi.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Kata dia, Presiden Jokowi setuju dengan wacana itu.

Pelaksanaan moratorium pun tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres) diterbitkan. Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir pun telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini pun ditargetkan terealisasi pada 2017. (MTVN/OL-3)