Diskusi ACDP,Pemerintah Akan Bentuk Majelis Kejuruan Nasional

Komitmen pemerintah memajukan pendidikan vokasi akan diwujudkan dengan membentuk Majelis Kemitraan Pendidikan Kejuruan Nasional (MKPKN). Majelis ini merupakan Kemendikbud dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Majelis dibentuk sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sumarna F. Abdurahman menjelaskan Presiden Jokowi memberi perhatian besar untuk kemajuan pendidikan vokasi atau kejuruan. Sebab itu, pembentukan MKPKN penting dan strategis dalam membangun komunikasi yang lebih intensif antara kalangan SMK dengan kalangan Industri.

Hemat Sumarna yang juga pengurus KADIN mengakui selama ini masih banyak SMK yang tidak memiliki harmonisasi ataupun keterikatan dengan industri. "Sejak tahun 1994, Kadin berkeyakinan tenaga SMK dapat mendongkrak dunia industri. Saat itu, fokus utama berkisar pada akses siswa SMK untuk magang di industri. Sejauh ini, industri sudah membuka pintu.Namun dalam proseanya masih belum berjalan sesuai harapan karena ada missmatch atau ketidaksesuaian-r antara yang dipelajari di SMK dengan saat magang di Industri," papar Sumarna pada diskusi 'SMK Menjawab Daya Saing Nasional' yang digelar Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (7/10).

Terjadinya miss match akibat ketidaktahuan SMK akan kebutuhan industri. Tidak hanya terkait program studi, namun juga angka kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang dibutuhkan industri. Sebab itu, diperlukan badan yang mampu memberikan gambaran kebutuhan industri-industri yang berkembang di Indonesia, dan menghubungkan kebutuhan tersebut dengan SMK sebagai pencetak lulusan-lulusan kompeten yang siap bekerja.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Mustaghfirin Amin mengatakan majelis kemitraan tersebut diharapkan terbentuk pada 2016 . Saat ini pembentukannya masih dalam proses di biro hukum. "Nanti majelis kemitraan ini selain di pusat juga akan ada di setiap provinsi. Ini akan menjadi cara konstruktif menerima masukan kebutuhan apa yang dibutuhkan industri. Sehingga SMK bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," kata Mustaghfirin.Dikatakan saat ini,minat masyarakat terus meningkat memasukan anaknya ke jalur SMK karena disiapkan untuk memasuki lapangan  ekerjaan.Menurutnya,data menunjukan jumlah siswa SMK meningkat menjadi 4,3 juta orang sedangkan siswa SMA 4,2 juta orang. Namun ia mengakui disamping adanya SMK yang maju berkembang khususnya SMK Negeri masih banyak SMK swasta yang harus ditingkatkan fasilitas dan mutunya. (Bay)